Jurnal Administrasi Publik (JAP)

Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Digitalisasi Dokumen Kependudukan (Studi Layanan Identitas Kependudukan Digital Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya)

Alexander, Marvy Ferdian Agusta Sahay, Bhayu Rhama — Sun, 02 Feb 2025 00:00:00 +0000

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan mengenalisis implementasi kebijakan penerapan Identitas Kependudukan Digital pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan teori implementasi model George C. Edward III dengan indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Adapun penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif, dengan informan sebanyak 10 orang yang meliputi pegawai Disdukcapil, ASN, Mahasiswa Pelajar dan masyarakat umum. Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya masih dilakukan secara bertahap dalam penyelenggaraan penerbitan, sehingga sosialisasi masih terus digencarkan. Hal ini dilihat dari sosialisasi dan aktivasi yang dilaksanakan baik langsung dan tidak langsung, sumber daya pelaksanaan, sarana dan prasaran yang sesuai standar, sikap pelaksanaan pelayanan yang diterima oleh masyarakat dan struktur birokrasi SOP penyelenggaraan. Adapun faktor pendukung yaitu adanya kewenangan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dibuktikan dengan surat edaran pemberlakukan, peralatan, sumber daya, sarana dan prasarana yang memadai serta sikap terbuka dari instansi/lembaga menerima sosialisasi. Sementara faktor penghambat kurangnya pengetahuan dan kesadaran terhadap pemanfaatan teknologi, masyarakat tidak punya smartphone yang memadai, ganguan jaringan serta masih belum diterima sepenuhnya oleh lembaga-lembaga tertentu dalam pemberian pelayanan.

Implementasi Kebijakan Redistribusi Tanah Di Kabupaten Bone Bolango

Medy Muhsin — Sun, 02 Feb 2025 00:00:00 +0000

Salah satu upaya dalam menyelesaikan permasalahan lahan adalah dengan mencegah adanya berbagai konflik sengketa maupun konflik reforma agraria dengan proses penginventarisasi dan verifikasi. Kebijakan publik menurut Carl Freadrich yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan) dan kemungkinan (kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Tujuan penelitian in iadalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Redistribusi Tanah di Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan teori dari Edward III dalam rangka melihat sejauh mana implementasi kebijakan dari redistribusi tanah di Kabupaten Bone Bolango. Dengan menggunakan metode kualitatif serta pemilihan informan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan kebijakan redistribusi tanah berjalan dengan baik dengan adanya komunikasi instansi terkait serta adanya dukungan sumberdaya yang diberikan pemerintah pusat, daerah maupun partisipasi masyarakat desa.

Dependensi Model Pada Pembangunan Pariwisata Bahari Di Kabupaten Serdang Bedagai Provisnsi Sumatera Utara

Puput Ratnasari, Wijoko Lestariono — Sun, 02 Feb 2025 00:00:00 +0000

Pariwisata bahari di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui pendekatan berbasis dependensi model. Tulisan ini membahas tantangan, peluang pada Pembangunan Pariwisata Bahari di Kabupaten Serdang Bedagai Provisnsi Sumatera Utara dengan pendekatan berbasis teori dependensi untuk memajukan pariwisata bahari. Fokus utama adalah pada aspek tata kelola terintegrasi, partisipasi komunitas, dan keberlanjutan ekosistem laut. Studi ini memberikan gambaran teori dependensi pada Pembangunan Pariwisata Bahari di Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan analisis multidimensi.

Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sengayam Kecamatan Pamukan Barat

Sandri Alfandi , Asmu'i — Sun, 02 Feb 2025 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi kebijakan penggunaan dana desa dalam pemberdayaan masyarkat desa di desa Sengayam kecamatan Pamukan Barat dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat Implementasi kebijakan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara kepada setiap informan yang dianggap berpotensi memberikan keterangan mengenai pemberdayaan masyarakat desa di Desa Sengayam Kecamatan Pamukan Barat. Hasil penelitian dari Implementasi kebijakan penggunaan dana desa untuk pemberdayaan sudah bisa dikatakan maksimal namun belum bisa dikatakan efektif karena apa yang telah dilakukan oleh pemerintah desa walaupun sudah mampu menghadirkan lapangan pekerjaan kepada masyarakat yang mana dapat membantu perekonomian masyarakat yang secara langsung terlibat pada program pemberdayaan bidang pertanian dan peternakan dengan program PKTD Jagung dan Budidaya Ikan Nila tetapi program tersebut tidak bisa menghadirkan keberdayaan karena bersifat periodik yang mana hanya bisa membantu masyarakat diwaktu pelaksanaanya saja dari awal masa tanam sampai masa panen setelahnya masyarakat kembali tidak mempunyai pekerjaan. Dalam proses perencanaan program pemberdayaan sudah terlihat baik dengan melibatkan setiap stakeholder untuk terlibat dalam penyusunan program-program kerja pada musyawarah dengan komunikasi yang terbuka. Didalam proses pelaksanaan pun sudah baik karena sesuai apa yang telah direncanakan. Kemudian dalam pelaksanaan evaluasi, pemerintah desa selalu melakukan komunikasi kepda para masyarakat yang ikut terlibat baik secara langsung ditempat ataupun pada saat musyawarah yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat Pemerintah Desa dapat melibatkan lebih banyak lagi masyarakat dalam melaksanakan program pemberdayaan yang sesuai dengan minat dan potensi masyarakat. Selain itu, pemerintah desa perlu memperhatikan alokasi dana untuk masing-masing bidang, agar kiranya dana untuk bidang pemberdayaan masyarakat dapat meningkat dan tidak terfokus disatu bidang yang menjadi potensi. Pemerintah desa juga perlu menyampaikan laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan dana desa dan hasil dari program pemberdayan kepada masyarakat agar dapat diketahui secara luas dan dapat diawasi secara bersama.

Analisis Dampak Korupsi Pajak Terhadap Persepsi Dan Kepercayaan Masyarakat Serta Pengaruhnya Terhadap Keputusan Dan Perilaku Wajib Pajak

Lubena Yasyfin Ridwan — Sun, 02 Feb 2025 00:00:00 +0000

Maraknya tindak korupsi pajak yang terjadi di Indonesia menjadi suatu keresahan tersendiri bagi Masyarakat. Tidak jarang terdapat Masyarakat yang lalai dalam membayar pajak karena menurunnya kepercayaan mereka terhadap pemerintah, instansi terkait, dan sistem perpajakan yang dinilai kurang transparan dan akuntabel. Hal tersebut menjadi masalah serius yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Karena Sebagian besar pendapatan Negara berasal dari penerimaan pajak. jika masih banyak Masyarakat yang menjadikan hal tersebut sebagai alasan untuk tidak patuh dalam membayar pajak maka dapat berpengaruh pada penerimaan negara yang dapat berdampak pada kesejahteraan nasional. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif mdengan metode kualitatif. Data-data dari penelitian ini diperoleh memalui literature review. Selanjutnya dilakukan wawancara singkat kepada Masyarakat untuk menganalisis data. Hasil penelitian ini adalah korupsi pajak dapat merusak persepsi dan kepercayaan Masyarakat terhadap sistem perpajakan, Lembaga perpajakan, dan pemerintah. Pengaruh korupsi pajak terhadap perilaku dan keputusan wajib pajak menghasilkan bahwa korupsi pajak dapat menciptakan iklim yang tidak sehat dan penundaan pembayaran pajak karena adanya perasaan ragu dan enggan yang dipicu buruknya sistem pengelolaan pajak dan kekhawatiran adanya korupsi pajak di dalamnya. Tindakan korupsi pajak dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, korupsi pajak tidak berpengaruh kepada keputusan wajib pajak untuk menghindari kewajibannya membayar pajak.

Analisa Kebijakan Publik Dalam Upaya Memecahkan Masalah Pengangguran Di Kabupen Deliserdang

Ferry Setiawan, Nurul Hikmah — Sun, 02 Feb 2025 00:00:00 +0000

Pengangguran merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Kabupaten Deliserdang, memengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan publik yang relevan dalam mengatasi masalah pengangguran serta menyusun rekomendasi strategis untuk para pembuat kebijakan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen kebijakan, wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi intervensi berbasis pelatihan kerja, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta investasi sektor industri dapat menjadi solusi efektif dalam mengurangi tingkat pengangguran.