Jurnal Administrasi Publik (JAP)

Efektivitas Inovasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Dalam Menunjang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil (Studi di Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, Kota Palangka Raya)

Adelia Rahmananda, Katriani Puspita Ayu, Ferry Setiawan Setiawan — Tue, 01 Oct 2024 00:00:00 +0000

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya merupakan instansi yang mendukung kebijakan pemerintah untuk menerapkan inovasi digital, khususnya dalam pengelolaan informasi kepegawaian yaitu Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang memuat SIDAN, SISKA dan SIM-SKP di dalamnya dan telah terintegrasi. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang “Efektivitas Inovasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dalam Menunjang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil (studi di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya)” Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif dimana data yang diperoleh berasal dari dua sumber yaitu data primer melalui hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kedua dari data sekunder melalui studi kepustakaan. Pada penelitian ini, menggunakan teori efektivitas dari Sutrisno, terdapat empat indikator dalam menentukan keefektivitasan. Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas inovasi SIMPEG dalam menunjang disiplin kerja PNS di BPPRD Kota Palangka Raya telah terlaksana dengan baik, namun belum menyeluruh.

Implementasi Learning Organization Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Dinas Dukcapil Kabupaten Bojonegoro

Tue, 01 Oct 2024 00:00:00 +0000

Penelitian ini mengkaji penerapan konsep learning organization di Dinas Dukcapil Bojonegoro dan dampaknya terhadap peningkatan pelayanan publik. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengungkap berbagai inisiatif yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil Bojonegoro untuk membangun budaya pembelajaran berkelanjutan, seperti pelatihan rutin, workshop, forum diskusi, dan pemanfaatan teknologi informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan manajemen dan partisipasi aktif seluruh anggota organisasi menjadi faktor utama yang mendukung implementasi konsep learning organization. Dampak positif dari penerapan konsep ini terlihat dari peningkatan efisiensi operasional, kualitas layanan, dan kepuasan pengguna layanan. Pegawai yang lebih terampil dan adaptif terhadap perubahan mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat dan berkualitas. Namun, hambatan seperti resistensi terhadap perubahan dan keterbatasan sumber daya masih perlu diatasi. Rekomendasi yang diajukan meliputi dukungan kebijakan, alokasi sumber daya yang memadai, dan kerjasama dengan pihak eksternal untuk memperluas wawasan dan praktik terbaik. Secara keseluruhan, implementasi konsep learning organization di Dinas Dukcapil Bojonegoro menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan pelayanan publik.

Strategi Manajemen Pelayanan Publik Pada Kantor Otorita Bandar Udara Malikussaleh

Muhammad Ari Dermawan, Wijoko Lestariono, Puput Ratnasari — Tue, 01 Oct 2024 00:00:00 +0000

Kementerian Perhubungan telah menginstruksikan pengelola bandara untuk meningkatkan pelayanan publik. Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor HK.209/I/16PHB.2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Peningkatan Pelayanan Publik di Bandar Udara di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Manajemen Pelayanan Publik di kantor Otoritas Bandara Malikussaleh dilihat dari analisis SWOT. Metode yang digunakan adalah analisis SWOT. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kantor Otoritas Bandara Malikussaleh dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk memaksimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang dan menghadapi ancaman dalam pelaksanaan manajemen pelayanan publik. Hal ini akan membantu kantor untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien.

Implementasi Keijakan I-Tax Dalam Upaya Optimaisasi Penerimaan Pajak Restoran Oleh Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangka Raya

Eva Forwanti, Taufik Arbani — Tue, 01 Oct 2024 00:00:00 +0000

Penelitian ini berangkat dari suatu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan yang bersumber dari pajak. Kemudian berdasarkan Perda No. 7 thn 2019 tentang Inovasi Daerah & Perda No. 4 thn 2018 tentang Pajak Daerah Kota Palangka Raya, lahirlah kebijakan I-Tax (alat transaksi usaha real time) yang digunakan pada pajak restoran. Namun hadirnya I-Tax di tahun 2021-2022 belum memberikan penerimaan yang signifikan, tidak tercapainya 100% antara target dengan realisasi hingga adanya penarikan pada alat/perangkat di tahun 2023. Dari hal tersebut sehingga peneliti tertarik untuk menganalisis mengapa implementasi kebijakan I-Tax dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak restoran oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 mengalami kegagalan. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif eksplanatif dengan Dengan fokus penelitian terhadap empat (4) tahapan yaitu komunikasi/sosialisasi, pemasangan perangkat (I-Tax), pemantauan dan kerjasama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan I-Tax Dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Restoran Oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 mengalami kegegalan dikarenakan tidak berjalannya dengan baik pada proses implementasi kebijakan ini. Hal itu didasari dari adanya sosialisasi yang belum menyeluruh dan belum adanya pelatihan khusus bagi pelaku usaha dalam penggunaan perangkat, kemudian jumlah perangkat/fasilitas masih terbatas dan SDM dari pihak ketiga yang masih belum siap akan inovasi. Selanjutnya pada tahap pemantauan masih belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tertulis dan jelas untuk pembagian tugas sehingga pemantaun yang dilakukan tidak terkontrol dan dalam proses kerjasama adanya penolakan secara tidak langsung oleh implementor akan kebijakan sehingga pemahaman dari tujuan kebijakan belum mengetahui secera menyeluruh sehingga intensitas tanggapan berakhir pada putusnya kerjasama dan penarikan perangkat I-Tax.

Analisis Strategi Menuju Smart City Di Kota Palangka Raya

Nur Silalliah, Tomi Oktavianor — Tue, 01 Oct 2024 00:00:00 +0000

Pembangunan smart city telah menjadi fokus utama berbagai kota di seluruh dunia dalam rangka meningkatkan kualitas hidup warganya, efisiensi operasional, dan keberlanjutan lingkungan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang efektif dalam implementasi konsep smart city di Kota Palangka Raya dan faktor penghambat dalam strategi menuju smart city. Analisis dilakukan melalui kajian literatur, studi kasus dan wawancara dengan pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi smart city sangat bergantung pada beberapa faktor kunci: inovasi teknologi, partisipasi masyarakat, kerangka regulasi yang mendukung, serta kolaborasi antar sektor. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memainkan peran sentral dalam menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk smart city. Berdasarkan hasil analisis data penelitian, menyatakan strategi adalah rumusan perencanaan untuk mencapai tujuan, dimana menuju smart city perlu konsep pengelolaan kota yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) agar kota menjadi lebih cerdas dan efisien dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, serta meningkatkan pelayanan dan kualitas kehiudpan kota. Didasarkan pada hasil analisis startegi menuju smart city di Kota Palangka Raya sudah ada beberapa strategi yang diterapkan seperti pelayanan berbasis online, menciptakan ruang terbuka hijau, bus BRT. Namun masih ada beberapa startegi yang terhambat diimplementasikan. Faktor-faktor penghambat dari strategi menuju smart city Kota Palangka Raya ialah sumber daya manusia, partisipasi yang kurang baik publik maupun citizennya, pemetaan konstruksi strategi, kurangnya sarana dan prasarana, serta rendahnya dukungan publik.

Peran Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja Di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

Tinalia — Tue, 01 Oct 2024 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. serta mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menghambat peran kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang mencakup pada kepustakaan dimana penulis mengumpulkan berbagai jenis bahan yang ditemukan dari buku-buku, jurnal maupun literatur lain. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang digali dari informan yang terdiri dari Kepala Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Bagian Perundang-undangan, Persidangan dan Humas, Kepala Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan, Kepala Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran, Kepala Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian dan Anggota DPRD, data sekunder yang terdiri dari laporan historis yang telah tersusun dalam dokumen/arsip berupa laporan kinerja pegawai, Profil Sekretariat Dewan, dan Rencana Strategis (Renstra). Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi Berdasarkan hasil analisis data penelitian, menunjukkan bahwa fungsi kepemimpinan sebagai komunikator, dan fungsi kepemimpinan sebagai motivator sudah berjalan dengan baik hal ini didasarkan pada hasil analisis kinerja berdasarkan dari teori Mangkunegara tentang kinerja. Sekwan sudah mampu melaksanakan fungsi kepemimpinan tersebut dengan menciptakan suasana yang nyaman, aman, dan tidak menimbulkan kesenjangan akibat perbedaan pangkat dan golongan. Namun dari fungsi kepemimpinan sebagai kontroler dan fungsi kepemimpinan sebagai problem solver (pemecahan masalah) masih belum maksimal di laksanakan.

Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting Di Kawasan Lahan Basah Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin

Fitriani Alfina, Nurul Azkar — Tue, 01 Oct 2024 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan pencegahan stunting di kawasan lahan basah Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin. serta menganalisis faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan pencegahan stunting di kawasan lahan basah Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif yang mencakup pada kepustakaan dimana penulis mengumpulkan berbagai jenis bahan yang ditemukan dari buku-buku, jurnal maupun literatur lain. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang digali dari informan yang terdiri dari Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin, Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Subkoordinator Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat, Subkoordinator Promkes, Kepala Puskesmas Candi Laras Utara, Promkes Candi Laras Utara, Gizi Puskesmas Candi Laras Utara, Bidan Desa sekaligus TPK Puskesmas Candi Laras Utara, serta seorang ibu di Kecamatan Candi Laras Utara yang anaknya mengalami stunting, data sekunder yang terdiri dari laporan historis yang telah tersusun dalam dokumen/arsip berupa monografi Kabupaten Tapin, Renstra Dinas Kesehatan, data pelaporan E-PPGBM. Adapun teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi

Berdasarkan analisis data tentang implementasi kebijakan pencegahan stunting di kawasan lahan basah Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat kemajuan signifikan dalam berbagai aspek, implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Kebijakan telah mencakup langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta menurunkan prevalensi stunting. Implementasi kebijakan pencegahan stunting di kawasan lahan basah Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin, menghadapi beberapa tantangan yang signifikan. Salah satu hambatan utama adalah kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur, khususnya terkait akses jalan menuju desa-desa. Selain itu, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang dan perawatan kesehatan yang baik untuk mencegah stunting masih sangat terbatas

Manajemen Pelayanan Sekretariat Dprd Mendampingi Reses Anggota Dewan Menyerap Aspirasi Masyarakat Kabupaten Tabalong

Mahlina, Riduansyah Syafari — Tue, 01 Oct 2024 00:00:00 +0000

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis manajemen pelayanan Sekretariat DPRD mendampingi reses Anggota Dewan menyerap aspirasi masyarakat Kabupaten Tabalong, Serta menganalisis faktor-faktor apa saja yang menghambat manajemen pelayanan Sekretariat DPRD mendampingi reses Anggota Dewan menyerap aspirasi masyarakat Kabupaten Tabalong. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan sumber data utama dari informan seperti Wakil Ketua DPRD, Sekretaris DPRD, Anggota DPRD, Kabag Fasil Anggran dan Pengawasan, Kabag Persidangan, PPTK Reses, dan Pendamping Reses. Data sekunder berasal dari laporan historis dalam dokumen seperti laporan kinerja pegawai, Profil Sekretariat Dewan, dan Rencana Strategis (Renstra). Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan, dengan analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi Berdasarkan hasil analisis data penelitian manajemen pelayanan Sekretariat DPRD mendampingi reses Anggota Dewan menyerap aspirasi masyarakat Kabupaten Tabalong sudah terlaksana dengan baik. Hal ini berdasarkan fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan. Adapun hasil yang telah dicapai yaitu tanggal 15 Maret 2024 Raperda tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah di sahkan secara resmi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalog Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan ketenagakerjaan. Sementara faktor-faktor yang menghambat manajemen pelayanan Sekretariat DPRD mendampingi reses Anggota Dewan menyerap aspirasi masyarakat Kabupaten Tabalong terdiri dari keterlambatan proses pencairan dana, kekurangan sumber daya ASN, dan kurangnya sarana atau fasilitas

REFORMASI BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Lalu Wahyu Sagita , Budi Suryadi — Tue, 01 Oct 2024 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis maladministrasi yang terjadi dilingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru yang berdampak secara makro mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap instansi tersebut, untuk itu Kantor Pertanahan Kabupaten terus berupaya melakukan perbaikan secara sistematis baik dalam segi pelayanan yang mencakup sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia (SDM) agar kepercayaan masyarakat terhadap instansi tersebut dapat dibangun kembali. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk mengetahui Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru telah melakukan beberapa rancangan desain reformasi birokrasi sesuai dengan observasi yang dilakukan peneliti dan akan dikaitkan rekomendasi penerapan reformasi birokrasi tersebut kedalam beberapa temuan penting dalam mengusahakan reformasi birokrasi dalam pelayanan pertanahan yang dimaksud diantaranya yaitu: Penataan Sumber Daya Manusia / Aparatur, Penataan Sistem Manajemen Aparatur, Modernisasi Sarana dan Prasarana, Pola Pikir dan Budaya Kerja, dan Inovasi Pelayanan Pertanahan. Sedangkan Hasil peningkatan kualitas pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru sudah sangat baik tetapi juga tidak terlepas dari faktor[1]faktor yang dapat menghambat jalannya reformasi birokrasi itu sendiri memang kembali lagi kepada faktor sumber daya manusia. Masalah Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru belum bisa mendapatkan predikat nilai A Kategori Standar Pelayanan Publik yang diberikan oleh Ombudsman dalam kurung 3 tahun terakhir, dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru terus berupaya melakukan perbaikan. Semua dimensi yang menjadi kriteria Penilaian dari Ombudsman Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru telah fokus melakukan perbaikan disemua kriteria dimensi tersebut serta melengkapi sarana yang masih menjadi atensi dari Ombudsman RI dan besar harapan ditahun berikutnya Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru bisa mendapatkan perdikat A dari Ombudsman sebagai Kantor Pertanahan yang mampu memberikan standar pelayanan publik kepada masyarakat.

TRANSFORMASI ORGANISASI PETANI MENUJU ORGANISASI MANDIRI MENGGUNAKAN SOFT SYSTEMS METHODOLOGY

Anugrah Septiadi Irawan — Tue, 01 Oct 2024 00:00:00 +0000

Organisasi petani telah menjadi elemen inti dalam pembangunan desa, produktivitas pertanian, dan kebijakan pengentasan kemiskinan. Tetapi banyak faktor yang menyebabkan kegagalan organisasi petani di negara berkembang seperti pembentukan organisasi petani secara top-down, tantangan pasar, dan bergantungnya petani kepada bantuan. Gagalnya organisasi petani dalam memberi manfaat kepada anggotanya akan berdampak kepada kesejahteraan dan produktivitas petani. Untuk menghadapi tantangan tersebut, organisasi petani harus melakukan perubahan mengarah kepada organisasi pembelajar agar petani selalu mengembangkan kapasitasnya untuk menciptakan masa depannya sendiri dan menjadi organisasi yang mandiri. Maka dari itu, riset ini bertujuan pada transformasi organisasi petani menuju organisasi mandiri (self-organization) dengan metodologi soft systems methodology dan learning approach. Penelitian ini menghasilkan model konseptual untuk melakukan transformasi organisasi petani Kelompok Wanita Tani Desa Hiyung dengan enam aktivitas yang bertujuan, yaitu: 1) mengidentifikasi kemampuan dan keahlian anggota, 2) memutuskan bidang usaha, 3) membentuk organisasi usaha, 4) anggota mengikuti pelatihan sesuai minat bidang usaha, 5) ketua bidang usaha mengikuti pelatihan manajerial, 6) menjalankan bidang usaha masing-masing.