https://e-journal.upr.ac.id/index.php/JIH/issue/feed Palangka Law Review 2021-03-31T14:35:02+00:00 Louise Theresia louisetheresia@law.upr.ac.id Open Journal Systems <p><strong>Palangka Law Review (PalaRev)</strong> is a peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Palangka Raya University, Central Kalimantan, Indonesia. PalaRev published twice a year in March and September available in electronic and printed version. Hence, we are welcome submission paper in English or Indonesian language.</p> <p>This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.</p> <p> </p> <p><strong>ISSN Online:</strong> 2776-4605 | <strong>ISSN Print:</strong> ………..</p> https://e-journal.upr.ac.id/index.php/JIH/article/view/2538 Karakteristik Gugatan Perdata dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia 2021-03-29T08:50:04+00:00 Kiki Kristanto kikikristanto@law.upr.ac.id John Terson j.tersonsera@yahoo.co.id Ronaldi Ronaldi ronaldinald@law.upr.ac.id <div><em><span lang="EN-GB">Salah satu cara pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi adalah melalui upaya perdata. </span><span lang="IN">Tujuan penelitian ialah mengkaji karakteristik gugatan perdata dalam perkara tindak pidana korupsi. Jenis penelitian ini ialah </span><span lang="EN-GB">penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gugatan perdata dimaksudkan untuk memaksimalkan pengembalian keuangan negara, karena upaya pidana tidak selalu berhasil mengembalikan keseluruhan kerugian keuangan negara. Gugatan perdata untuk tindak pidana korupsi dengan dilakukan setelah upaya pidana tidak dimungkinkan lagi untuk diproses karena dihadapkan pada kondisi-kondisi tertentu. Meskipun terdakwa diputus bebas atau meninggal dunia, manakala telah terjadi kerugian keuangan negara, maka Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan dapat mengajukan gugatan</span><span lang="IN">perdata</span><span lang="EN-GB">.</span><span lang="IN"> K</span><span lang="EN-GB">arakteristik spesifik gugatan perdata diajukan setelah upaya pidana tidak memungkinkan lagi dilakukan</span><span lang="IN">. Sehingga</span><span lang="EN-GB"> untuk memaksimalkan pengembalian keuangan negara, maka tidak ada pilihan lain negara harus terus-menerus menggalakkan upaya hukum secara perdata.</span></em></div> 2021-03-29T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 https://e-journal.upr.ac.id/index.php/JIH/article/view/2551 Perjanjian Jual Beli Tanah: Eksistensi Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara 2021-03-31T14:20:49+00:00 Ariani Yestati arianiyestati@law.upr.ac.id Joanita Jalianery joanita@law.upr.ac.id <p><em>Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui tanggung jawab camat sebagai PPAT sementara dalam perjanjian jual beli tanah di kecamatan Kahayan Tengah dan Jabiren Raya, dan untuk mengetahui Hambatan apa saja yang dihadapi camat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai PPATS di kecamatan Kahayan Tengah dan Jabiren Raya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Penelitian Hukum Empirik atau Penelitian Hukum Sosiologis. Hasil penelitian yaitu Camat sebagai PPATS bertanggung jawab secara formil dan materiil atas Akta Jual Beli yang dibuatnya, termasuk pertanggungjawaban hukum dalam Akta Jual Beli yang dibuatnya; Hambatan yang dialami camat sebagai PPATS antara lain banyaknya tanah di kecamatan kahayan tengah dan Jabiren Raya yang asal-usulnya tidak memiliki bukti tertulis, dan profesi camat yang sering berpindah akan tetapi jabatan PPATS yang berlaku untuk satu wilayah, tidak berlaku saat camat berpindah tugas ke daerah lain. Kesimpulan penelitian yakni tanggung Jawab Camat sebagai PPAT Sementara adalah sama dengan tanggung jawab PPAT biasa yakni formil dan materil. Kendala- kendala yang dihadapi camat bersifat internal dan eksternal, yakni tanah yang asal-usulnya tidak memiliki bukti yang jelas dan dalam bentuk tertulis dan keengganan Camat untuk menjadi PPAT Sementara</em></p> 2021-03-29T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 https://e-journal.upr.ac.id/index.php/JIH/article/view/2552 Legal Etik Euthanasia: Kajian Yuridis, Filosofis, dan Agama 2021-03-31T14:25:43+00:00 Rudy Habibie rudyhabibie21@gmail.com <p><em>Praktik mengakhiri hidup seseorang yang menderita secara fisik tanpa rasa sakit masih menjadi perdebatan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji legal etik euthanasia dalam aspek yuridis, filosofis, dan agama. Jenis penelitian ialah penelitian hukum normatif dengan tehnik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Euthanasia di Indonesia, belum terdapat regulasi atau peraturan yang legal diterapkan. satu-satunya yang dapat dipakai sebagai landasan hukum adalah apa yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia itupun hanya menyangkut euthanasia aktif volunter. Eutanasia merupakan perbuatan yang melanggar Kode Etik Kedokteran Indonesia, perbuatan yang tidak beretika, amoral, bahkan melanggar hukum. Dari aspek norma hukum terutama hukum pidana, pengaturan eutanasia berhubungan erat dengan kepentingan perseorangan menyangkut perlindungan terhadap nyawa seseorang. Hukum (agama) Islam tidak membenarkan euthanasia karena hak hidup atau mati seseorang bukanlah merupakan hak otonom manusia, melainkan yang berhak menghidupkan atau mematikan hanyalah Allah.</em></p> 2021-03-29T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 https://e-journal.upr.ac.id/index.php/JIH/article/view/2553 Sengketa Hak Asuh Anak Korban Perceraian: Penyelesaian dan Sanksi Kelalaian Perspektif Hukum Adat Dayak Ngaju 2021-03-31T14:29:13+00:00 Andra Saputra andrailmuhukum@law.upr.ac.id Thea Farina thea-embang@law.upr.ac.id Putri Fransiska putri89.pf@gmail.com <p><em>Hak asuh sering menjadi sengketa dalam kasus perceraian. Penyelesaian sengketa hak asuh dapat diselesaikan secara Hukum Adat Dayak Ngaju. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penyelesaian sengketa hak asuh anak dibawah umur akibat perceraian dalam Hukum Adat Dayak Ngaju dan bagaimana bentuk sanksi terhadap suami-isteri yang telah melalaikan kewajiban hak asuh anak menurut hukum adat Dayak Ngaju. Metode penelitian ini ialah penelitian hukum empiris. Instrumen penelitian meliputi studi pustaka, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelesaian sengketahak asuh anak&nbsp; dilakukan dengan pertimbangan masa depan anak dan kesepakatan kedua belah pihak untuk memberikan hak asuh kepada pihak ibu. Segala sesuatu yang berhubungan dengan sanksi yang dimana apabila salah satu kedua belah pihak melalaikan kewajibannya dalam mengasuh anak, tergantung dari apakah sudah tercantum didalam Perjanjian Adat Nikah nya, dan juga jika tidak ada maka akan merekomendasikan dan melimpahkannya ke pihak Pengadilan dengan tembusan surat putusan adat pihak yang bersangkutan</em></p> 2021-03-29T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 https://e-journal.upr.ac.id/index.php/JIH/article/view/2554 Tata Kelola Sampah dalam Perspektif Hukum Lingkungan 2021-03-31T14:35:02+00:00 Louise Theresia louisetheresia@law.upr.ac.id <p><em>Pengelolaan sampah yang buruk berdampak pada berbagai aspek. Volume sampah di Kota Palangka Raya perhari mencapai 430,7 meter kubik atau 64,61 ton perhari. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan legal approach. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder dan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan sampah belum dilakukan secara terpadu dan komprehensif mulai dari pengumpulan sampai dengan pemrosesan sampah masih belum dilaksanakan seperti yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum belum dilaksanakan secara maksimal dan koordinasi antarlembaga atau instansi terkait yang di bawah Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya tidak dilakukan dengan yang baik. Penatakelolaan sampah hendaknya memberi atensi lebih terhadap permasalahan sampah dengan memberikan alokasi anggaran yang cukup untuk melaksanakan penanganan sampah secara berwawasan lingkungan, melakukan penegakan hukum secara terstruktur dan berkala antar stakeholders yang terkait langsung dengan pengelolaan sampah</em></p> 2021-03-29T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021