Palangka Law Review

Bertanya Tentang Hukum Sebagai Produk Politik Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional

Ichwan Ahnaz Alamudi — 2022-09-30

Indonesia adalah negara hukum, yang segala sesuatu harus berdasarkan hukum. Namun, dalam pemerintahan suatu negara, hukum kerap dikait-kaitkan dengan politk. Hingga muncul pernyataan “hukum sebagai produk politik”. Sekilas, pernyataan ini kerap menimbulkan persepsi negatif karena posisi hukum disini ditentuan oleh politik, sementara idealnya dalam tataran ideologi hukum, hukumlah yang seharusnya mempengaruhi politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana hubungan antara politik dan hukum serta bagaimana konsep dan perkembangan politik hukum di Indonesia. Pendekatan penelitian yuridis-normatif, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep berhubungan dengan cakupan hukum mengenai regulasi dengan mencoba menggunakan metode politik hukum. Hasil penelitian, Pertama, berdasarkan perspektif bahwa hukum adalah produk politik, maka politik hukum dapat diartikan garis resmi yang menjadi dasar pijakan sekaligus cara untuk membuat hukum. Kedua, konsep politik hukum nasional Indonesia setidaknya memuat tiga unsur, yaitu; tujuan negara yang bernafaskan pancasila dan UUD 1945, pembentukan hukum yang meliputi materi hukum, mekanisme yang sesuai prolegnas, dan peninjauan kembali melalui judicial review serta penegakan hukum baik di lingkungan masyarakat maupun aparat penegak hukum. Ketiga, dalam politik hukum suatu negara, tidak ada satu negara pun yang mengikuti bentuk teoritisnya secara mutlak, dengan kata lain sering terjadi variasi atau perbedaan tergantung tujuan dan keperluan pragmatisnya

Epilog Politik Hukum E-Government Indonesia, Perlukah Urgensi Pembaharuan

Yayang Nuraini Zulfiani — 2022-09-30

Politik hukum berpengaruh terhadap segala aspek dalam masyarakat khususnya dalam E-government yang menjadi ujung tombak pelayanan publik di era revolusi 4.0 karena melalui politik hukum sebuah negara dapat membuat suatu rancangan dan rencana pembangunan hukum nasional yang efektif dan sesuai dengan Pancasila serta UUD 1945, sehingga 2 hal ini menjadi saling berkaitan dan mengakibatkan sebab akibat, politik hukum e-government di Indonesia perlu menelaah pembaharuan hukum sehingga dapat memicu kebijakan pemerintah mengenai hukum e-government mana yang akan dipertahankan, hukum e-government mana yang akan diganti, hukum e-government mana yang akan direvisi dan hukum e-government mana yang akan dihilangkan sesuai dengan kebutuhan era revolusi industry 4.0. penelitian ini membahas mengenai landasan hukum e-goverment dan pentingnya pembaharuan hukum dari 43 sumber hukum dalam e-government Indonesia menggunakan metode penelitian kualitatif secara deskriptif dan normative dengan sumber kepustakaan, dan survey lembaga dengan hasil bahwa politik hukum e-government Indonesia perlu diperbaiki dan ditingkatkan melalui pembaharuan landasan hukum terkait kemanan data masyarakat, pencegahan patologi birokrasi maupun dan sumber daya manusia

Pembatalan Perkawinan Campuran: Suatu Kajian Yuridis Pertimbangan Hakim

I Putu Ardika Saputra — 2022-09-30

The purpose of this research is to find out and understand the arrangements of mixed marriages in Indonesia in cases of mixed marriage annulment and to know and understand the basis of the judge's legal considerations in the Religious Court Decision Number: 2604 / Pdt.G / 2018 / PA.Jr. This research is normative legal research by referring to the source of legal materials, namely, primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, and using religious court decision Number: 2604 / Pdt.G / 2018 / PA. Jr) on the annulment of mixed marriages. The results of this study showed that: First, regarding the arrangement of mixed marriages in Indonesia, it needs to be regulated more clearly in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 9 of 1975 concerning the Implementation of Law No. 1 of 1974 concerning marriage jo Law No. 16/2019. Second, in the Religious Court Decision Number: 2604 / Pdt.G / 2018 / PA. Jr. did not look back at whether the conditions that must be met by the respondent in the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 12 of 2010 Article 12 paragraph (2) which regulates the conditions for carrying out a mixed marriage that is not fulfilled are intentional by the respondent or not, but only refers to the negligence of the religious affairs office in checking the conditions of marriage that must be fulfilled by the respondent

Disharmonization of setting the people's mining area in forest areas

Paulus Bundong — 2022-09-30

Legislation is a system that does not want and does not justify any conflict between the elements or parts therein. Legislation becomes overlapping because it has not been integrated and synergistic legislation that is sectoral so that it can lead to disharmonization. Disharmony of legislation is a conflict / conflict between legal norms or conflicts of authority that arise due to the enactment of legislation. Disharmony legislation is a legal problem that occurs across legal norms. Where between legal norms the one with the other legal norms that occur collision cause the inconsistency of a legal regulation. Due to the legal disharmonization of law is the occurrence of differences in interpretation in its implementation, the emergence of legal uncertainty, legislation is not implemented effectively and efficiently, legal dysfunction, meaning that in this case the law can not function to provide guidelines for behavior to the community, social control, and dispute resolution. Harmonization in law is needed for alignment, adjustment of legislation, government decisions, judge decisions, legal systems and legal principles with the aim of increasing legal unity, legal certainty, justice and equality, usefulness and clarity of law

Metode Penyelesaian Sengketa dalam Produk Keuangan Syariah

Devid Frastiawan Amir Sup — 2022-09-30

Pola hubungan yang didasarkan pada akad-akad syariah, diyakini sebagai pola hubungan yang kokoh antara lembaga keuangan syariah dan nasabahnya. Jika terjadi persengketaan, idealnya kedua belah pihak dapat menyelesaikannya dengan musyawarah. Namun, tetap saja dimungkinkan terdapat persengketaan yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan metode penyelesaian sengketa dalam produk keuangan syariah. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif kepustakaan. Terdapat beberapa hasil yang didapat. Pertama, pada umumnya produk keuangan syariah meliputi pengumpulan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa. Kedua, potensi sengketa yang muncul pada umumnya meliputi kesalahan penafsiran kontrak, wanprestasi, maupun perbuatan melawan hukum. Ketiga, jika persengketaan tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka penyelesaian sengketa tersebut dapat melalui Basyarnas maupun Pengadilan Agama.