Palangka Law Review

Perkawinan Beda Agama di Luar Wilayah Indonesia: Tinjauan Hukum Perdata Internasional

Sucia Febriyanti Rahmadani — Sat, 30 Mar 2024 00:00:00 +0000

Perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan tujuan untuk menghindari aturan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, hal ini merupakan bentuk penyelundupan hukum, sehingga harus dianggap batal demi hukum. Sampai saat ini masih terdapat perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia. Hal ini menarik untuk diteliti, dengan tujuan untuk mendeskripsikan kepastian hukum perkawinan di luar wilayah Negara Republik Indonesia dalam perspektif hukum perdata internasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan sinkronisasi hukum dan pendekatan peraturan-undangan, sedangkan sifatnya deskriptif. Ketidakpastian hukum perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia, telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. disimpulkan bahwa perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia merupakan bentuk penyelundupan hukum yang bertentangan dengan doktrin “ketertiban umum” yang menyebabkan perkawinan tersebut tidak sah dan bertentangan dengan kaidah hukum perdata internasional, meskipun telah dicatatkan di negara setempat, harus dianggap batal demi hukum.

Pernikahan Tanpa Izin di Lingkungan Militer: Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim pada Kasus Pidana Militer Nomor 143 K/MIL/2016

Sat, 30 Mar 2024 00:00:00 +0000

Marriage without permission in the military environment is a serious violation that can disrupt discipline, operational efficiency, and the morale of soldiers. This study aims to analyze Indonesian military law concerning unauthorized marriages, focusing on Military Criminal Case Number 143 K/MIL/2016 involving a TNI AL soldier. The research examines unauthorized marriages within the military context. It employs a descriptive-analytical approach by analyzing Indonesian military law regarding marriage permissions and a concrete case of unauthorized marriage by a TNI AL soldier. The results indicate that in this case, the defendant, who married without permission, was charged with violating Article 279, Paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code. Although a 7-month imprisonment sentence was imposed, this decision raises questions about the appropriateness and effectiveness of the sanctions in preventing unauthorized marriages. The study's implications highlight the need for broader regulations governing marriage permissions in the military to more effectively address this issue. The research concludes that unauthorized marriages remain a significant issue that needs to be addressed seriously within the military environment.

Penegakan dan Kewajiban Penerapan Hukum Asing dalam Peradilan Indonesia: Suatu Tinjauan Yuridis

Megi Mardian Megi — Sat, 30 Mar 2024 00:00:00 +0000

This article discusses the legal use of foreign law by Indonesian courts based on Indonesian International Private Law (HPI). This review is based on various HPI-related laws and regulations, court decisions, and HPI textbooks. The survey results show that there are often judges who do not follow the principle of ius curia novit in using foreign law; considering external factors of Indonesian law and cases, even though the HPI provisions refer to foreign law. Therefore, the Indonesian HPI Law must be promulgated immediately so that Indonesian courts have no reason to ignore the use of foreign law. In addition, it is necessary to build a system that helps judges and courts access foreign country laws and regulations quickly and accurately. International cooperation between the Supreme Court of the Republic of Indonesia (MARI) and the Supreme Court or courts of other countries must also be considered in the exchange of foreign legal information.

Sertifikasi Halal: Analisis Hukum dan Impementasinnya Pada UMKM Kuliner di Palangka Raya

Indah Dwi Lestari, Suriansyah Murhaini, Andika Wijaya — Sat, 30 Mar 2024 00:00:00 +0000

Penetapan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bertujuan untuk menciptakan keamanan bagi masyarakat Indonesia, terutama komunitas agama Muslim, terkait jaminan kehalalan untuk makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Namun, kenyataannya masih ada pelaku UMKM makanan dan minuman yang belum memenuhi kewajiban tersebut. Rumusan masalah yang penulis angkat adalah: Bagaimana pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal pada usaha UMKM makanan dan minuman di kota Palangka Raya? Bagaimana mekanisme jaminan produk halal pada makanan dan minuman berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal?Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Empiris yang merupakan penelitian hukum berdasarkan fakta di lapangan yang diperoleh melalui wawancara atau tanya jawab dari beberapa narasumber di lokasi penelitian sebagai bahan untuk menjawab masalah hukum yang terjadi.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, pelaksanaan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap kewajiban sertifikasi halal UMKM makanan dan minuman di kota Palangka Raya telah dilaksanakan meskipun masih belum efektif karena masih ada pelaku UMKM Makanan dan Minuman yang belum memiliki sertifikat halal serta mekanisme jaminan produk halal berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal melalui beberapa tahapan termasuk pengajuan permohonan hingga penerbitan sertifikat halalnya oleh Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).