PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP PEGAWASAN KEUANGAN DAERAH DENGAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI VARIABEL MODERASI
DOI:
https://doi.org/10.52300/blnc.v14i2.8570Keywords:
Board member's knowledge of budget,, Local financial supervision, Transparency of public policyAbstract
This study aims to test the influence of Board Members' Knowledge on Budget on Regional Financial Supervision, and also to test whether public policy transparency variables can strengthen the relationship.This research uses quantitative approach with moderation analysis using IBM SPSS Statistic Version 25.The data was obtained by surveying 45 members of the Central Kalimantan Provincial DPRD council. Data used in the study is primary data, data analysis using simple linear regression and moderation regression equation analysis ( Moderated Regression Analysis / MRA) The results of hypothetical test analysis show that there is a positive influence of The Board Member's Knowledge on Budget on Regional Financial Supervision.The results of the analysis with moderation variables show that the Public Policy Trasnparansi can strengthen the influence of The Board Member's Knowledge on The Budget on Regional Financial Supervision and these results are expected that Public Policy Transparency can contribute to any oversight carried out by board members
Downloads
References
Abdul Halim. 2002. Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Adisasmita, Rahardjo. (2011). Manajemen Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu
Ardianto, Nico. 2007. Good e-Government Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Goverment: Malang: Bayumedia Publishing.
Buku Pedoman Pengamanan Penguatan Program Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Nasional & Departemen dalam Negeri. 2002.
Darma, J., & Hasibuan, A. F. (2012). Pengaruh pengetahuan anggota dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan partisipasi masyarakat sebagai variabel moderating. Jurnal Mediasi, 4(01), 49-58.
Estiningsih, Muji. (2005). Fungsi Pengawasan DPRD. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Gunawan, I dan A.R. Palupi (2012). Taksonomi Bloom–revisi ranah kognitif: kerangka landasan untuk pembelajaran, pengajaran, dan penilaian. Jurnal Premiere Educandum. 2(2):16-40
Ghozali, Imam. 2016. Akuntansi Keuangan, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
Ghozali, Imam. 2011. “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS”. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Haryani, Rizki. 2011. Pengaruh Political Backgroun Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Kinerja DPRD Dalam Pengawasan (APBD) Dengan Variabel Moderating Transparansi Kebijakan Publik. (Studi Kasus Di DPRD Provinsi Sumatera Utara). Tesis S2. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Medan.
Jensen, M., C., dan W. Meckling, 1976. “Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure”, Journal of Finance Economic 3:305- 360, di-download dari http://www.nhh.no/for/courses/spring/eco420/jensenmeckling-76.pdf.
Kuswandi, Aos. (2016). Manajemen Pemerintahan Daerah. Bekasi: Badan Penerbit Universitas Islam ‘45’ (UNISMA).
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.
Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: ANDI Nasirwan. 2008. Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik Dan Pendidikan/Pelatihan Sebagai Variabel Moderating. http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/Ed19Jan09121.pdf
Pangesti Isa.2013. Analisis pengetahuan dewan tentang pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan menggunakan variabel moderating. Accounting Analysis Journal AAJ 1(3) 2013.
Peraturan pemerintah No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2018
Pramita, Yulinda Devi dan Andriyani, Lilik. 2010. Determinasi Hubungan PengetahuanDewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD). Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XIII Purwokerto.
Pramono, Agus H. 2002. Pengawasan Legislatif Terhadap Eksekutif Dalam Pen yelenggaraan Pemerintah Daerah. Tesis S2 Di Publikasikan, Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Brawijaya, Malang.
Rosalin, Faristina dan Warsito Kawedar. 2011. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keandalan Dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Studi pad BLU di Kota Semarang). Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro. Diunduh dari http://eprints.undip.ac.id/29439/1/jurnal.pdf.
Salim, Peter dan Yenny Salim, 1991, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Modern English Press.
Sari, Dwiva Ulan. (2016). Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Artikel Skripsi Universitas Negeri Padang. http://ejournal.unp.ac.id. Diakses 08 November 2017.
Shields. M. D. dan S. M. young. 1993. Antecendent and Consequences of Participative Budgeting: Evidence on the Effects of Asymmetrical Information, Jurnal of Management Accounting Research, Vol. 5: 265- 280.
Sugiarto dkk. 2001. Teknik Sampling. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D. Alfabeta
Undang-Undang Replubik Indonesia No 32 Tahun 2004 tentang Keuangan Daerah
Yudono, B. (2002). Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.http://www.bangda.depdagri.go.id./jurnal/ jendela/jendela3.htm.
