Deskripsi Jurnal Jurnal Paris Langkis merupakan Jurnal yang menerapkan Double Blind pada Proses Review merupakan jurnal Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Palangka Raya. Ruang lingkupnya mencakup pendidikan dan pembelajaran berbasis Pancasila, hukum, politik, sosial-budaya, nilai dan etika sosial, serta kearifan lokal. Terbit dua kali setahun (Agustus dan Maret). Mulai terbit pada 17 Agustus 2020. Saat ini terakreditasi SINTA 6 berdasarkan SK Nomor 79/EKPT-2023 dan berkolaborasi dengan AP3KnI (Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia) serta MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) PPKn Kota Palangka Raya. Nama Jurnal Jurnal Paris Langkis Initials Jurpal E-ISSN 2723-7001 (Online) Frekuensi 2 Issues per year (Maret dan Agustus) DOI Prefix 10.37304 Editor-In-Chief Ahmad Saefulloh,Scopus ID: 59250818400, Sinta | Scopus | Orcid | Google Scholar Universitas Palangka Raya Penerbit Program Studi PPKn, FKIP Universitas Palangka Raya Sitasi Analisis Crossref | Sinta | Garuda | Google Scholar Terindeks Sinta, Garuda, Crossref, Dimensions, Base, WorldCat, Road, Scilit, OneSearch, Google Scholar Terakreditasi Sinta 6 Jurnal Paris Langkis terindeks : Partner Collaboration AP3KnI (Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia) MGMP ( Mushawarah Guru Mata Pelajaran) Pancasila dan Kewarganegaraan Palangka Raya
PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Universitas Palangka Raya
Penulis tetap memegang hak cipta penuh atas karya ilmiahnya. Artikel dilisensikan menggunakan: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0). Lisensi ini mengizinkan pihak lain untuk menyalin, mendistribusikan, menampilkan, dan membuat karya turunan dengan syarat wajib mencantumkan nama penulis dan sumber publikasi awal.
Peran Museum Siwalima dalam Melestarikan Identitas Sejarah dan Budaya Maluku
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Museum Siwalima dalam melestarikan identitas Sejarah dan Budaya Maluku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi Pustaka. Observasi di lakukan peneliti pada Museum Siwalima terkait dengan peran Museum Siwalima. Wawancara dalam penelitian ini di lakukan peneliti kepada staf Museum Siwalima untuk memperoleh data yang lebih falid. Dokumentasi di lakukan oleh peneliti di berbagai arsip Museum untuk memperoleh data yang lebih akun tabel dan falid untuk mendukung observasi dan wawancara sebelumnya. Data dianalisis melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Museum Siwalima memiliki peran strategis sebagai pelestarian artefak Sejarah sekaligus pusat edukasi Budaya yang merefleksikan nilai sosial, religius, dan kearifan lokal masyarakat Maluku. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat beberapa program Museum Siwalima dalam melestarilam identitas Sejarah dan Budaya: Program Museum Masuk Sekolah, pameran keliling, dan lomba vlog menjadi media efektif dalam meningkatkan literasi Sejarah generasi muda. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa Museum Siwalima berfungsi sebagai penjaga memori kolektif, penguat identitas Budaya, dan sarana pembelajaran Sejarah yang adaptif di tengah tantangan globalisasi.
Hak Cipta (c) 2026 Nirfat Jaman, Rahma Temarwut, Najira Amsih https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Pendidikan Agama Islam Sebagai Dasar Pembentukan Sosial dan Budaya pada Masyarakat Majemuk: Menggunakan Pendekatan Teori Sosial Kritis
Penelitian ini mengkaji research gap Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia yang dominan berorientasi hafalan dogmatis tanpa internalisasi sosial-budaya di masyarakat majemuk, dengan tujuan eksplisit menganalisis fenomena tersebut melalui teori sosial kritis Habermas-Freire serta merumuskan model PAI transformatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dan desain studi kasus deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam makna, nilai, dan proses yang terjadi dalam konteks sosial pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan PAI efektif membentuk identitas spiritual vertikal namun lemah sebagai agen dialog horizontal dan emansipasi budaya, mereproduksi struktur ideologis dogmatik yang menghambat toleransi pluralisme. Novelty terletak pada sintesis teori kritis dengan realitas PAI Indonesia yang menghasilkan model kurikulum dialogis berbasis refleksi Freire, berbeda dari studi deskriptif konvensional. Implikasi praktis mencakup reformasi RPP PAI dengan matriks hafalan-dialog-emansipasi, pelatihan guru teori kritis, dan ekstrakurikuler multikultural untuk transformasi budaya majemuk.
Hak Cipta (c) 2026 Desita Erviani https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Museum Siwalima sebagai Ruang Wisata Edukasi dan Rekonsiliasi Sejarah: Perspektif Masyarakat Maluku Pasca Konflik 1999
Artikel ini mengkaji peran Museum Siwalima sebagai sarana wisata edukasi sejarah sekaligus ruang rekonsiliasi sosial pasca konflik Maluku 1999. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan media edukatif yang mampu membangun memori kolektif, kesadaran sejarah, dan perdamaian berkelanjutan di masyarakat pasca konflik. Penelitian bertujuan untuk menganalisis perspektif masyarakat Maluku terhadap fungsi edukatif dan rekonsiliatif Museum Siwalima. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap masyarakat, pengelola museum, dan pengunjung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Museum Siwalima dipersepsikan tidak hanya sebagai ruang penyimpanan artefak sejarah, tetapi juga sebagai media pembelajaran sejarah, penguatan identitas budaya, dan simbol rekonsiliasi sosial. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemaknaan museum sebagai ruang edukasi sejarah berbasis rekonsiliasi pasca konflik. Temuan ini berimplikasi pada pengembangan kebijakan pengelolaan museum dan pendidikan sejarah yang lebih inklusif dan kontekstual di wilayah pasca konflik.
Hak Cipta (c) 2026 Walati Kaisan, Rahma Temarwut, Najirah Amsi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Pembelajaran AIK Multikultural Berbasis Tradisi Kula Babong: Studi Culturally Responsive Teaching di Universitas Muhammadiyah Maumere
Pendidikan agama di Universitas saat ini harus menghadapi tantangan dari masyarakat yang semakin beragam dan demokratis. Pendekatan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) yang bersifat doktrinal dianggap tidak cukup efektif dalam mencakup berbagai latar belakang mahasiswa, terutama di Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) di wilayah Indonesia Timur. Melalui penelitian ini, tujuan utamanya adalah untuk mengkaji penerapan tradisi Kula Babong sebagai panduan pengajaran AIK yang multikultural di Universitas Muhammadiyah Maumere. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kasus yang berfokus pada pembelajaran AIK untuk mahasiswa semester III Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan tinjauan dokumen, yang kemudian dianalisis dengan pendekatan tematik. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai demokratis dari Kula Babong dapat menciptakan pembelajaran yang bersifat dialogis, inklusif, dan partisipatif, serta meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya hidup berdampingan dalam perbedaan. Keunikan dari penelitian ini terletak pada penggunaan tradisi musyawarah lokal sebagai dasar pedagogis untuk AIK multikultural dalam pendidikan tinggi Muhammadiyah, yang berdampak pada pengembangan kurikulum AIK yang lebih sesuai dengan konteks dan responsif terhadap kondisi multikultural yang ada.
Hak Cipta (c) 2026 Mohamad Ihsan Wahab, Tobroni, Faridi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Arah dan Kebijakan Pendidikan Islam dan Implikasi Tata Kelola di Lembaga Pendidikan Swasta
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arah dan kebijakan pendidikan Islam pada lembaga pendidikan Islam swasta di Indonesia dalam konteks dinamika global dan kebutuhan pembelajaran abad ke-21, dengan menekankan peran strategis pendidikan Islam dalam membentuk karakter dan kompetensi generasi bangsa serta mengidentifikasi berbagai tantangan fundamental seperti rendahnya profesionalitas pendidik, keterbatasan sarana prasarana, lemahnya budaya riset, dan minimnya integrasi teknologi dalam pembelajaran. Methode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis library research melalui pengumpulan, pengkajian, dan analisis literatur primer dan sekunder, termasuk regulasi nasional, dokumen kebijakan, Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam perlu diarahkan pada pembaruan kurikulum yang lebih inklusif dan integratif, penguatan kapasitas guru melalui pelatihan berkelanjutan, penyediaan sarana pembelajaran yang memadai, serta digitalisasi manajemen dan proses pembelajaran. Temuan penelitian menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, yayasan, masyarakat, dan pemangku kepentingan merupakan faktor kunci dalam mewujudkan ekosistem pendidikan Islam yang adaptif, visioner, dan berorientasi masa depan sehingga lembaga pendidikan Islam swasta mampu berfungsi tidak hanya sebagai institusi transfer ilmu, tetapi juga sebagai pusat pembentukan karakter, spiritualitas, dan kompetensi global peserta didik untuk menghadapi tantangan era disrupsi.
Hak Cipta (c) 2026 Sunardin Syamsudin, Siti Hilmah, Tobroni, Faridi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Peralihan Kewenangan Regulasi Aset Kripto Di Indonesia Dari Bappebti Kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia
Perkembangan aset kripto sebagai bagian dari inovasi teknologi keuangan digital telah membawa perubahan signifikan dalam sistem ekonomi dan hukum di Indonesia, ditandai dengan meningkatnya jumlah investor dan nilai transaksi yang menjadikan aset kripto sebagai fenomena ekonomi yang tidak dapat diabaikan. Di sisi lain, perkembangan tersebut juga memunculkan berbagai risiko hukum, perlindungan konsumen, serta potensi gangguan terhadap stabilitas sistem keuangan. Indonesia merespon dinamika tersebut melalui evolusi kebijakan yang bertahap, dimulai dari pelarangan aset kripto sebagai alat pembayaran oleh Bank Indonesia, pengakuannya sebagai komoditas di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, hingga pergeseran paradigma dengan menempatkan aset kripto sebagai aset keuangan digital dalam rezim pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis perkembangan regulasi aset kripto di Indonesia serta implikasi hukum dan kelembagaan dari peralihan kewenangan pengawasan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan temuan hukum utama berupa perubahan status hukum aset kripto yang berdampak langsung pada struktur kewenangan pengawasan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif implikasi peralihan kewenangan regulasi aset kripto pasca UU P2SK terhadap kepastian hukum dan tata kelola keuangan digital di Indonesia
Hak Cipta (c) 2026 Miftah Waratmaja, Maimunah Rusydah Istiqomah https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Perilaku Sosial Adaptif Peserta Didik SMAN 1 Pulau Malan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Katingan
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan perilaku sosial peserta didik SMAN 1 Pulau Malan Kabupaten Katingan pada saat di sekolah; dan (2) mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku sosial peserta didik SMAN 1 Pulau Malan Kabupaten Katingan. Ini meupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan study kasus deskriptif. Dengan analisis Model Interaktif Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldaña, J. meliputi (1) reduksi data, (2) penyajian data, (3) penarikan kesimpulan, dan (4) triangulasi (wawancara, observasi, dokumentasi). Dengan pemeriksaan keabsahan data dari Lincoln & Guba (1985) dengan kriterai utama, yaitu (1) kredibilitas (credibility); (2) transferabilitas (transferability); (3) dependabilitas (dependability); dan (4) konfirmabilitas (confirmability). Kesimpulan penelitian adalah (1) perilaku sosial peserta didik SMAN 1 Pulau Malan pada saat di sekolah bersifat adaptif reaktif yang didasari oleh modal sosial komunitas. Dengan dominasi perilaku gotong royong terstruktur sebagai mekanisme survival kolektif terhadap ancaman makrosistem (banjir); dan (2) faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku sosial peserta didik SMAN 1 Pulau Malan bersifat ekologis dan kontradiktif yang melibatkan sinergi dan konflik antar agen sosialisasi.
Hak Cipta (c) 2026 Shinta Utami, Ujen Zenal Mikdar, Yosita Wisman https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Hak Prerogatif Presiden terhadap Terpidana Korupsi dalam Perspektif Negara Hukum dan Prinsip Checks and Balances di Indonesia
Hak Prerogatif Presiden merupakan wewenang konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam bentuk grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Sejumlah kajian hukum tata negara sebelumbnya cenderung memaknai hak prerogatif Presiden sebagai kewengan konstitusional yang sah secara normatif, namun belum secara memadai mengkaji batasan substantif penggunaanya ketika diterapkan kepada terpidana tindak pidana korupsi yang dikualifikasikan sebagai extraordinary criem, serta implikasinya terhadap prinsip negara hukum dan sistem checks and balances. Artikel ini bertujuan untuk mengisi celah penelitian tersebut dengan menganalis hak prerogatif Presiden terhadap terpidana tindak pidana korupsi dalam perspektif negara hukum dan Prinsip checks and balances di Indonesia . Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil Penelitian menunjukan bahwa meskipun hak prerogatif Ptresiden memiliki legitimasi konstitusional, pelaksanaanya tidak berisfat absolut karena secara konstitusioanl dibatasi mekanisme checks dan balances melalui keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat dan pertimbangan Mahkamah Agung. Konstribusi teoritis penelitian ini terlerak pada penguatan argumentasi hukum tata negara bahwa hak prerogatif Presiden harus dipahami sebagai kewenangan konstitusional yang bersifat terbatas dan fungsional, bukan sebagai kekuasaan diskresioner tanpa batas, terutama dalam perkara korupsi sebagai kejahatan luar biasa, agar selaras denga prinsip supremasi hukum dan tujuan pemberantasn korupsi di negara hukum Indonesia.
Hak Cipta (c) 2026 Muhammad Ramli; Noor Rahmad https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Pertanggungjawaban Negara atas Dugaan Kejahatan Internasional dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia
Pandemi Covid-19 di Indonesia telah menciptakan situasi darurat yang memicu penyalahgunaan kekuasaan, seperti kasus korupsi bantuan sosial yang dilakukan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat melalui ditahannya dana sebesar Rp17 miliar. Kajian ini menganalisis potensi tindakan tersebut dikategorikan sebagaisebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dalam perspektif hukum pidana internasional, dengan latar belakang dampak sistematis terhadap penduduk sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Statuta Roma, pada konteks kejahatan non-kekerasan dalam situasi darurat kesehatan, khususnya korupsi bantuan sosial pandemi. Penelitian ini tidak mengasumsikan bahwa penderitaan massal otomatis merupakan attack directed against any civilian population, tetapi menguji secara ketat apakah terdapat pola tindakan yang ditujukan langsung kepada penduduk sipil, dan apakah perbuatan korupsi dapat dikualifikasi sebagai bagian dari attack sebagaimana dipahami dalam yurisprudensi ICC dan ad hoc tribunals. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, analisis ini membandingkan unsur-unsur serangan yang meluas/sistematis, penderitaan yang parah, dan pengetahuan pelaku dengan kerangka hukum nasional dan kasus-kasus empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif keuntungan pribadi tidak memenuhi unsur kejahatan internasional, sehingga perkara ini tetap berada dalam yurisdiksi hukum pidana nasional mengenai korupsi; Pembatasan ini diperburuk dengan tidak diratifikasinya Statuta Roma oleh Indonesia. Studi ini merekomendasikan penguatan mekanisme pengawasan nasional untuk mencegah penyalahgunaan dalam situasi krisi.
Hak Cipta (c) 2026 Noor Rahmad, Zalfa Uniqha Salsabilla, Dia Ayu Yolanda Rahman https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Implikasi Hukum terhadap Penguasaan dan Pendaftaran Tanah secara Absentee karena Pewarisan dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Administrasi Pertanahan.
Penelitian ini menganalisis penguasaan tanah secara absentee karena pewarisan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga perlu dikaji untuk memastikan kejelasan prosedur dan kepastian hak atas tanah. Penguasaan tanah secara absentee pada prinsipnya dibatasi dalam hukum pertanahan Indonesia guna mencegah penelantaran tanah dan ketimpangan penguasaan agraria. Namun, dalam praktik, penguasaan tanah secara absentee kerap terjadi akibat pewarisan ketika ahli waris berdomisili di luar wilayah letak tanah. Kondisi ini menimbulkan berbagai implikasi hukum, khususnya terkait kepastian hukum hak atas tanah dan konsistensi pelaksanaannya dalam sistem administrasi pertanahan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk untuk menganalisis implikasi hukum penguasaan dan pendaftaran tanah secara absentee karena pewarisan dalam perspektif kepastian hukum dan administrasi pertanahan. Penelitian ini menggunakan metodologi normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Jurnal dan buku untuk memperoleh informasi yang relevan terkait kepemilikan tanah secara absentee karena pewarisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tanah absentee belum secara eksplisit membedakan antara penguasaan tanah yang bersifat spekulatif dengan penguasaan yang timbul karena pewarisan, sehingga menimbulkan disharmoni norma dan ketidakseragaman praktik pendaftaran tanah oleh lembaga pertanahan. Pendaftaran tanah warisan yang bersifat absentee sering diproses secara kasuistis dan berpotensi melemahkan kepastian hukum hak ahli waris. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya penyesuaian kebijakan pertanahan dan penegasan pedoman administrasi pendaftaran tanah yang secara khusus mengatur tanah warisan absentee, guna menjamin kepastian hukum, konsistensi pelayanan pendaftaran tanah, serta tetap menjaga tujuan pengendalian penguasaan tanah secara absentee.
Hak Cipta (c) 2026 Nabila Secioria Ciptaning Gusti Gusti, Aditya Maulana Rizqi; Noor Rahmad https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Dinamika Proses Pembelajaran Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS: Analisis Evaluasi Responsif Berdasarkan Perspektif Peserta Golongan III Angkatan XIX di Provinsi Sulawesi Tenggara (Studi Kasus)
Studi kasus ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengalaman, persepsi, dan harapan peserta terkait implementasi Latsar Golongan III Angkatan XIX, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif tentang keberhasilan dan tantangan dalam proses pelatihan, dan mendukung pengembangan program pelatihan yang lebih responsif, inovatif, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan wilayah Sulawesi Tenggara. Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan mengadopsi pendekatan Evaluasi Responsif dimana sebelumnya kegiatan Latsar bagi CPNS di evaluasi dengan menggunakan model pendekatan evaluasi yang berorientasi pada tujuan, seperti model CIPP dan Kirkpatrick, lebih menekankan pada aspek struktural dan kuantitatif dari masukan, proses, dan keluaran program. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui Evaluasi Responsif, yang berfokus pada pengalaman dan penilaian peserta Latsar CPNS yang diselenggarakan oleh (BPSDM) Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil temuan utama dalam penelitian ini yaitu pada tahapan pelatihan MOOC peserta dapat memahami konsep dasar ASN namun motivasi dan kedalaman pemahaman beragam, pada tahap E-learning peserta mengalami peningkatan dalam pengetahuan yang lebih luas mengenai ASN selanjutnya pada tahap aktualisasi peserta mengalami peningkatan dalam kemampuan konseptual dan pada tahap klasikal peserta mengalami penurunan konsentrasi pada beberapa momen tetapi tetap ada peningkatan kesiapan dan jejaring sosial. Kesimpulan studi ini didasarkan pada perspektif peserta pelatihan dasar (Latsar) Golongan III Angkatan XIX yang menyatakan bahwa pelatihan dasar CPNS sangat penting dalam meningkatkan kompetensi calon pegawai negeri sipil, dengan menanamkan disiplin dan selalu menghargai waktu. Peserta menilai bahwa materi tentang nilai-nilai inti tersebut membantu membentuk pola pikir profesional Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa program ini berhasil dalam meningkatkan kompetensi calon pegawai negeri sipil.
Hak Cipta (c) 2026 Nur Inayah Safariyah, Nurlathifah Thulfitrah https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Constitutional Federalism and Legislative Competence: The Single National Curriculum after Pakistan’s 18th Amendment
The introduction of Pakistan’s Single National Curriculum (SNC) in 2020 has triggered a constitutional dispute after the 18th Amendment of the 1973 Constitution devolved education to the provinces. This article examines whether the federal government retains constitutional authority to prescribe a uniform curriculum. Existing scholarship has focused on policy debates but has not systematically analysed the SNC’s constitutional foundation in light of post-Amendment jurisprudence. The study employs a doctrinal legal method. It analyses relevant constitutional provisions, including Article 25A (right to education), Article 140A (principles of local government), and Article 142 (legislative competence), together with Supreme Court decisions and intergovernmental coordination mechanisms. The analysis assesses the scope of federal authority and the limits of provincial autonomy in curriculum regulation. The findings show that the federal government may promote coordination and minimum standards. However, direct imposition of a uniform curriculum lacks a clear constitutional basis without structured provincial consent or constitutional amendment. The article clarifies the boundaries of legislative power in Pakistan’s federal system and argues for a cooperative model of education governance that aligns national objectives with constitutional devolution.
Hak Cipta (c) 2026 Usman Asghar, Muhammad Rehan Sabir, Mahmudulhassan https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Revitalisasi Nilai Pancasila melalui Penerapan Filosofi UUD 1945: Analisis Hambatan dan Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat (Studi Kualitatif dan SLR)
Pancasila berfungsi ganda sebagai dasar negara dan pedoman moral yang membentuk interaksi sosial di Indonesia, mencerminkan nilai budaya, sosial, dan politik bangsa. Meski idealnya menjadi landasan kebijakan dan praktik pendidikan, penerapan nilai‑nilai Pancasila menghadapi hambatan meningkat akibat polarisasi sosial, ekonomi, dan politik; survei BPS 2023 menunjukkan hanya 45% responden melaporkan menerapkan prinsip Pancasila sehari‑hari, mengindikasikan jurang antara idealisme dan praktik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus multipel: wawancara mendalam Juli–Agustus dengan tujuh informan purposive (akademisi, praktisi pemerintah, pendidik, tokoh masyarakat, mahasiswa) dianalisis secara tematik, serta Systematic Literature Review (SLR) 2020–2025 yang dilakukan dengan prosedur pencarian terstruktur dan sintesis tematik. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber, audit trail, dan member‑checking; aspek etika dipenuhi melalui informed consent dan anonimisasi. Temuan menunjukkan bahwa Pancasila berpotensi besar dalam membangun masyarakat yang adil, makmur, dan beradab, tetapi norma normatif saja tidak cukup: internalisasi nilai efektif bila didukung kapasitas guru, materi ajar kontekstual, dan metode pembelajaran partisipatif, namun implementasi di lapangan sering terfragmentasi akibat keterbatasan kurikulum, kurangnya materi lokal, dan ketergantungan pada inisiatif individual. Di ranah kebijakan, ketidakharmonisan antara hukum adat dan hukum nasional, birokrasi yang kurang responsif, lemahnya penegakan hukum, dan minimnya partisipasi
Hak Cipta (c) 2026 Linda Ardiya Waroka, Basir Jarah Anilon, Ampun Bantali, Rusli, Fany Rifqoh https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Pengalaman dan Perspektif Peserta Didik Tentang Kepuasan Terhadap Fasilitas pada SMP Negeri 7 Palangka Raya
Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi pengalaman dan perspektif peserta didik terkait kepuasan terhadap fasilitas di SMP Negeri 7 Palangka Raya. Latar belakang penelitian didasarkan pada temuan awal berupa ketidakpuasan peserta didik terhadap fasilitas sekolah, baik dari hasil observasi lapangan maupun ulasan masyarakat pada platform Google Maps. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi untuk memahami makna pengalaman hidup (lived experiences) peserta didik sebagai pengguna utama fasilitas. Subjek dipilih melalui purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman peserta didik bersifat beragam. Terdapat pengalaman positif yang mendukung kenyamanan dan proses pembelajaran, namun juga pengalaman negatif akibat keterbatasan jumlah fasilitas, kondisi fisik yang kurang layak, serta pemeliharaan yang belum optimal. Perspektif peserta didik cenderung kritis, terutama terkait kondisi fisik, kebersihan, pemerataan akses, dan kesesuaian fasilitas dengan kebutuhan pembelajaran. Faktor yang memengaruhi kepuasan meliputi kelayakan, kenyamanan, kemudahan akses, kebersihan, pemeliharaan, dan responsivitas sekolah. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan fenomenologi yang menempatkan pengalaman subjektif peserta didik sebagai dasar evaluasi, sekaligus memberikan kontribusi praktis dan akademik dalam pengelolaan fasilitas pendidikan berbasis pengalaman pengguna.Kata kunci: kepuasan peserta didik; fasilitas sekolah; pengalaman peserta didik.
Hak Cipta (c) 2026 Lutfi Dwi Saputra, Natalina Asi, Sri Rohaetin https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Analisis Yuridis Normatif Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Penolakan Rupiah Emisi Lama yang Masih Berlaku dalam Transaksi Tunai
Rupiah emisi lama yang masih dinyatakan berlaku oleh otoritas moneter tetap memiliki legitimasi hukum dalam setiap transaksi tunai di Indonesia, termasuk dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam praktiknya, masih ditemukan tindakan penolakan terhadap uang tersebut, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta merugikan konsumen sebagai pihak yang telah memenuhi kewajiban pembayaran. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan hukum mata uang, tetapi menyentuh aspek perlindungan konsumen yang menuntut adanya perlakuan adil dalam kegiatan transaksi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum konsumen terhadap praktik penolakan Rupiah emisi lama yang masih berlaku dalam transaksi tunai. Metodologi ini berlandaskan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan untuk menelaah konstruksi hukum mengenai kewajiban penggunaan Rupiah, serta tanggung jawab pelaku usaha dalam memenuhi hak konsumen. Penelitian ini mengintegrasikan hukum mata uang dengan perlindungan konsumen untuk menganalisis penolakan Rupiah emisi lama yang masih berlaku, sehingga memberikan perspektif yang komprehensif daripada penelitian sebelumnya. Penelitian ini menegaskan bahwa penolakan terhadap Rupiah emisi lama melangggar kewajiban penerimaan Rupiah sesuai dengan Pasal 23 juncto Pasal 33 ayat (2) UU Mata Uang, sekaligus melanggar hak konsumen terhadap pelaku usaha sesuai dengan Pasal 7 huruf c UU PK. Dengan menetapkan kewajiban penerimaan Rupiah emisi lama yang masih berlaku, penelitian ini memberikan kebaruan bahwa landasan kokoh untuk menegakkan kepatuhan pelaku usaha, sehingga menjaga kepastian hukum dalam transaksi tunai. Oleh karena itu, praktik penolakan Rupiah emisi lama tidak sejalan dengan kewajiban penggunaan mata uang nasional sekaligus bertentangan dengan perlindungan konsumen dalam sistem hukum Indonesia.
Hak Cipta (c) 2026 Danisha Vanya Yusuf, I Kadek Agus Aditya Firmantara https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Politik Hukum Kebijakan Asesmen Terpadu Terhadap Penyalahguna Narkotika (Studi Kasus Putusan PN Samarinda Nomor 1045/Pid.Sus/2019/PN Smr)
Penelitian ini menganalisis dinamika politik hukum penanganan penyalahguna narkotika di Indonesia melalui implementasi Kebijakan Asesmen Terpadu. Permasalahan utama terletak pada kontradiksi antara kerangka normatif yang menekankan pendekatan rehabilitatif dengan budaya punitif yang mendominasi praktik penegakan hukum. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (Putusan PN Samarinda Nomor 1045/Pid.Sus/2019/PN Smr), studi ini mengkaji inkonsistensi penerapan hukum tersebut. Kebaruan penelitian ini terletak pada temuan bahwa kegagalan prosedural pelaksanaan asesmen terpadu sejak tahap penyidikan merupakan titik krusial yang melumpuhkan politik hukum rehabilitatif, sehingga memaksa pengadilan menjatuhkan vonis penjara bahkan bagi penyalahguna skala kecil. Kondisi ini tervalidasi oleh data nasional di mana 23,10% penghuni lembaga pemasyarakatan adalah penyalahguna yang seharusnya direhabilitasi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan reformasi prosedural yang mewajibkan asesmen terpadu di tingkat penyidikan serta penguatan daya ikat rekomendasi medis-hukum tersebut.
Hak Cipta (c) 2026 Salman Alfarisi, Kartina Eka Ningsih, Muhammad Hermanto, Ali Akbar, Aliah Nur Azizah, Ari Ahmadi, Rusnadi Aji Johansyah https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Gotong Royong Bung Karno: Kritik Normatif atas Demokrasi Prosedural dan Advokasi Tata Kelola Partisipatif dalam Kajian Pemerintahan
Demokrasi prosedural dominan mereduksi partisipasi dan nilai kolektif dalam tata kelola pemerintahan kontemporer Indonesia. Berbeda dengan studi sebelumnya yang memosisikan gotong royong Bung Karno sebagai nilai budaya semata, penelitian ini menjadikannya kerangka normatif-evaluatif dalam ilmu pemerintahan untuk mengkritisi demokrasi prosedural dan mengadvokasi tata kelola partisipatif. Metode: studi kepustakaan deskriptif-analitik kualitatif pada karya Bung Karno, dokumen historis, dan literatur pemerintahan. Temuan: gotong royong mendasari partisipasi aktif, keadilan sosial, serta kepentingan bersama sebagai inti penyelenggaraan negara. Solusi: reaktualisasi untuk tata kelola inklusif-kolaboratif. Kontribusi: landasan normatif demokrasi substantif berbasis perspektif lokal-indigenius.
Hak Cipta (c) 2026 William Yani Wea https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Dinamika Implementasi Kebijakan Pemerintah (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Urgensi Pengangkatan Karyawan SPPG menjadi PPPK)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi program prioritas di Indonesia saat ini. Salah satu upaya konkret yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung program tersebut adalah mengangkat karyawan SPPG menjadi PPPK. SPPG merupakan pelaksana program makan bergizi gratis yang bermitra dengan Badan Gizi Nasional. Implementasi kebijakan pengangkatan karyawan SPPG menjadi PPPK menimbulkan beragam polemik dari masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika yang terjadi dalam implementasi kebijakan tersebut. Peneliti juga berupaya menggali urgensi dari kebijakan pengangkatan karyawan SPPG menjadi PPPK. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Peneliti melakukan pengumpulan data melalui data sekunder yaitu studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beragam polemik yang muncul dari kalangan masyarakat didasarkan pada prinsip keadilan, kesesuaian dengan peraturan perundang– undangan berkaitan dengan pengangkatan karyawan swasta yang digaji oleh negara dan mekanisme pengangkatan yang masih perlu dikaji ulang dengan sebaik- baiknya. Kebijakan pengangkatan karyawan SPPG menjadi PPPK memiliki konsekuensi karena berpengaruh langsung terhadap masyarakat. Implikasi dari temuan ini menekankan bahwa suatu kebijakan semestinya mampu mendistribusikan barang dan kehormatan kepada masyarakat dengan adil. Sehingga, masyarakat dapat merasakan bagian yang sama karena adanya kepastian, kejelasan dan ketepatan dari suatu kebijakan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan publik sehingga mampu memahami dinamika dari implementasi kebijakan.
Hak Cipta (c) 2026 Juniyanti Tuarita, Nensy Lusida https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Peran Kaderisasi Mahasiswa Vokasi sebagai Proses Civic Formation dalam Pembentukan Karakter Kewargaan: Studi Kuantitatif Deskriptif di Perguruan Tinggi Vokasi
Kaderisasi merupakan kegiatan terstruktur di perguruan tinggi vokasi yang berfungsi sebagai sarana pembentukan karakter dan nilai kewargaan mahasiswa, namun kajian empiris mengenai perannya sebagai proses civic formation dalam membentuk karakter kewargaan masih terbatas. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi bentuk dan mekanisme kaderisasi mahasiswa vokasi, mengidentifikasi nilai-nilai kewargaan yang dikembangkan, menganalisis perannya dalam pembentukan karakter kewargaan, serta mengkaji faktor pendukung dan penghambat implementasinya. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan sampel 87 mahasiswa yang telah mengikuti kaderisasi di PPNS periode 2024-2026. Data dikumpulkan melalui angket skala Likert dan dianalisis melalui pemberian skor, interpretasi nilai rata-rata, dan penarikan kesimpulan. Kebaruan penelitian ini terletak pada bukti empiris kuantitatif tentang peran kaderisasi mahasiswa vokasi dalam pembentukan karakter kewargaan, yang sebelumnya lebih banyak dikaji secara kualitatif dan pada konteks non-vokasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa menilai kaderisasi efektif dalam membentuk karakter kewargaan, meningkatkan pemahaman peran sebagai warga negara, serta menginternalisasikan nilai pancasila dan etika sosial. Namun demikian, keteladanan sosial, konsistensi implementasi nilai Pancasila, dan tanggung jawab berbasis kesadaran internal masih memerlukan penguatan. Temuan penelitian menyimpulkan bahwa kaderisasi mahasiswa vokasi berkontribusi signifikan dalam proses civic formation untuk membentuk karakter kewargaan mahasiswa. Penelitian ini sekaligus memberikan dasar rekomendasi bagi praktik kaderisasi yang lebih kontekstual dan efektif di perguruan tinggi vokasi. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat konsep civic formation dalam konteks pendidikan tinggi vokasi melalui praktik kaderisasi mahasiswa.
Hak Cipta (c) 2026 Isrouz Zakiyah, Novia Anggraini https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Dialektika Visual dalam Deformasi Ornamen Batik Pesisiran sebagai Manifestasi Moderasi Beragama
Pengembangan desain batik mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Daya kreatif para pengrajin batik semakin berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Di sisi lain fenomena ini menjadi dua sisi yang saling berseberangan. Desakralisasi karya batik semakin menguat pada beberapa karya inovasi terbaru, sehingga batik dinilai kurang relevan lagi untuk menarasikan nilai-nilai moderasi beragama. Tulisan ini bertujuan untuk menyajikan kontribusi bidang seni rupa sebagai salah satu media penyampai nilai-nilai moderasi beragama yang diwujudkan melalui kreasi ornamen batik. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kualitatif. Tahapan analisis data berupa memilah, menginterpretasi, dan menentukan relasi antar kategori data. Sampel penelitian berasal dari batik Rifa’iyah, batik Madura, batik Tulungagung, dan Batik Tuban. Hasil penelitian menunjukan bahwa Moderasi beragama pada batik pesisiran termanifestasikan dalam beberapa wujud. Pertama, berkaitan dengan ornamentasi-simbolik yang terjadi melalui akultutasi dan asimilasi budaya berupa deformasi bentuk motif. Kedua, berkaitan dengan pemaknaan yang mampu merepresentasikan unsur kesatuan bangsa. Ketiga, berkaitan dengan kemampuan para pengrajin dalam meramu strategi estetik ornamentasi dalam mengakomodasi berbagai pengaruh budaya. Keempat, berkaitan dengan eksistensi pengrajin batik dalam mempertahankan corak perbatikan kedaerahannya. Keempat komponen ini bergantung kepada komitmen dari masyarakat pendukungnya. Hasil pembahasan ini diharapkan mampu memberikan perspektif antara seni dan upaya moderasi beragama melalui karya batik tradisi
Hak Cipta (c) 2026 Ony Setyawan, Andi Irawan https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Manifestasi Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila Dalam Prespektif Sosiologi Politik
Penelitian ini membahas mengenai manifestasi nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam prespektif sosiologi politik. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi demokrasi Pancasila sebagai model demokrasi yang memiliki fondasi filosofi, etis, dan institusional yang khas dalam konteks Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada pendekatan studi kepustakaan (library research) yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengkaji dan memahami teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan manifestasi nilai-nilai Demokrasi Pancasila dalam prespektif sosiologi politik. Hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai praktik demokrasi yang berakar pada nilai musyawarah, gotong royong, dan keadilan sosial. Hasil analisis menunjukan bahwa demokrasi Pancasila menempatkan moralitas dan keseimbangan antara kebebasan serta tanggung jawab sosial sebagai prinsip utama. Nilai demokrasi Pancasila tidak bersifat normatif, tetapi juga menawarkan prespektif alternatif yang berakar pada filosofis politik Pancasila sebagai pradigma epistemik yang otonom dan relevan bagi konteks masyarakat multikultural. Selain itu, pentingnya partisipasi masyarakat secara sehat guna keberlangsungan demokrasi yang diselenggarakan dapat menjamin nasip masa depan masyarakat dengan berpedoman pada nilai kemanusiaan yanga adil dan beradab serta menjunjung tinggi niali toleransi dan keberagaman sosial berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.
Hak Cipta (c) 2026 Muhammad Akbar Hajuan, Nanda Maharani Sukma https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0