Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Lama Kota Serang
DOI:
https://doi.org/10.37304/jap.v11i2.21473Keywords:
Implementasi Kebijakan, Pedagang Kaki Lima, Pasar LamaAbstract
Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam siklus kebijakan publik yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan kebijakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Lama Kota Serang. Penelitian ini mengacu pada teori implementasi kebijakan Grindle yang terdiri dari, pertama isi kebijakan yang mencakup kepentingan yang dipengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan yang diharapkan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, dan sumber daya yang dilibatkan. Kedua konteks implementasinya yang mencakup kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, serta kepatuhan dan daya tanggap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini telah berdampak positif, dimana PKL menjadi lebih teratur dan adanya peningkatan fasilitas yang disediakan. Namun, masih terdapat tantangan terkait kepatuhan PKL dan keterbatasan sumber daya manusia. Meskipun demikian, sinergi antara pendekatan penegakan hukum oleh Satpol PP dan pendekatan persuasif DinkopUKMperindag telah efektif meningkatkan kepatuhan PKL. Agar implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Pasar Lama Kota Serang berjalan dengan efektif pemerintah perlu menyediakan perelokasian pedagang kaki lima yang baik yang baik dan memperbaiki sarana berjualan untuk PKL, sosialisasi yang teratur, penegakan yang konsisten, serta pemberdayaan melalui modal dan pelatihan.
Downloads
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Jurnal Administrasi Publik (JAP)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.