Implementasi Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Di Desa Bumi Jaya Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang

Authors

  • rahmat agung Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
  • Rifdah Rahadatulaisy Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
  • Dewi Amalina Ramadhani Ramadhani Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

DOI:

https://doi.org/10.37304/jap.v12i1.26305

Keywords:

PAMSIMAS, pembangunan berbasis Masyarakat, implementasi kebijakan

Abstract

Akses air bersih merupakan kebutuhan dasar yang kritis, terutama di wilayah perdesaan dengan kondisi geografis tidak mendukung seperti Desa Bumijaya yang berada di dataran rendah 1,5 mdpl dengan air tanah bersifat asin. Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) hadir sebagai solusi melalui pendekatan pembangunan berbasis komunitas . Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Program PAMSIMAS di Desa Bumijaya, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, menggunakan kerangka teori Weimer dan Vining (1999) yang mencakup tiga dimensi: kebijakan logika, kebijakan lingkungan, dan kemampuan pelaksana. Adapun Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur mendalam terhadap 9 informan yang dipilih secara purposif, observasi lapangan, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) dengan keabsahan data yang dijamin melalui triangulasi sumber dan teknik. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa implementasi belum optimal pada dimensi ketiga: logika kebijakan memiliki premis valid namun mencakup layanan baru menjangkau 100 KK (9,6%) dari 1.046 KK; terhambatnya kebijakan lingkungan oleh tingginya proporsi rumah tangga miskin (347 KK), beban biaya operasional listrik, dan tidak adanya pendampingan Dinas PUPR pascakonstruksi; serta kemampuan pelaksana terbatas akibat tidak adanya pelatihan lanjutan bagi koordinator KKM. Di sisi positif, pencatatan keuangan melalui buku kas dan integrasi KKM dalam struktur BUMDes menjadi modal kelembagaan yang perlu diperkuat. Penelitian ini mengimplikasikan perlunya penguatan kapasitas pengelola, cakupan-cakupan layanan, dan mekanisme pembiayaan yang lebih berkelanjutan.

Downloads

Download data is not yet available.
DOI: 10.37304/jap.v12i1.26305 DOI URL: https://doi.org/10.37304/jap.v12i1.26305
Views: 0 | Downloads: 1

Downloads

Published

2026-06-28