DINAMIKA KEKUASAAN DAN DISTRIBUSI MANFAAT: TINJAUAN EKONOMI POLITIK PENGEMBANGAN AGROFORESTRI LAHAN GAMBUT DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Abstract

Penelitian ini menganalisis dinamika kekuasaan dan distribusi manfaat dalam pengembangan agroforestri lahan gambut di Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan pendekatan ekonomi politik. Agroforestri selama ini dipandang sebagai solusi yang mampu mengintegrasikan tujuan ekonomi, sosial, dan ekologis, namun implementasinya masih menunjukkan ketimpangan manfaat dan lemahnya posisi masyarakat lokal dalam tata kelola lahan gambut. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi hubungan kekuasaan antarpemangku kepentingan, mengungkap mekanisme distribusi manfaat dan beban, serta merumuskan arah perbaikan tata kelola yang lebih adil dan berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui analisis dokumen, wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, dan observasi lapangan di Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, dan Kota Palangka Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur penguasaan lahan gambut merupakan produk sejarah kebijakan yang menempatkan sebagian besar wilayah di bawah kendali pemegang izin dan institusi pengelola. Ketimpangan posisi tawar menyebabkan masyarakat memiliki keterlibatan yang terbatas dalam pengambilan keputusan meskipun menanggung sebagian besar biaya pemeliharaan dan risiko lingkungan. Distribusi manfaat ekonomi juga cenderung terkonsentrasi pada pemegang izin, perusahaan, dan jaringan pasar, sementara petani memperoleh bagian yang relatif kecil. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan agroforestri lebih ditentukan oleh struktur kekuasaan, hak akses, dan tata kelola dibandingkan faktor teknis semata, sehingga diperlukan penguatan hak kelola masyarakat, pembagian manfaat yang lebih adil, dan tata kelola kolaboratif untuk mendukung keberlanjutan ekosistem gambut dan keadilan sosial.