DAMPAK KONFLIK SOSIAL ANTAR ETNIS TAHUN 2001 TERHADAP POLA INTERAKSI SOSIAL DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR KALIMANTAN TENGAH

Abstract

Dilaksanakannya penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa dengan terjadinya konflik sosial antar etnis di Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2001 banyak menimbulkan berbagai dampak sosial, budaya, ekonomi, dan politik bagi asyarakat. Diantaranya adalah semakin menguatnya solidaritas etnis (identitas etnis) yang justru bisa pendorong semakin rapuhnya hubungan interaksi sosial antar etnis. Keadaan demikian, apabila tidak dikelola dengan baik, pada akhirnya bisa menyulut suatu konflik sosial yang tidak kita kehendaki di masa yang akan datang. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pengambilan data primer menggunakan teknik observasi dan wawancara mendalam. Di samping itu tim peneliti juga menelaah beberapa dokumen tertulis yang berkaitan dengan substansi penelitian. Tujuan penelitian  adalah (1) untuk menemukenali berbagai faktor penyebab terjadinya konflik sosial antar etnis di Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2001, (2) Menemukenali berbagai dampak dari konflik sosial antar etnis tersebut terhadap pola interaksi sosial di Kota Sampit, (3) Merumuskan model pembinaan dan pengembangan masyarakat multikultur yang menghargai kebhinnekaan dan cinta damai. Sedangkan manfaat yang dapat diambil  dari hasil penelitian ini adalah  sebagai bahan masukan bagi pemerintah di Kabupaten Kotawaringin Timur untuk (1) menyusun rencana strategis pembangunan, khususnya yang berhubungan dengan pembangunan sosial, budaya, ekonomi, dan politik,  dan (2) menyusun suatu sistem pembinaan dan pengembangan masyarakat yang multikultur agar masyarakat bisa memahami, menerima,menghormati, dan menghargai keanekaragaman/kebhinnekaan dalam masyarakat. Pembinaan dan pengembangaan seperti inilah yang diharapkan dapat menjamin tatanan kehidupan masyarakat yang cinta damai, bertoleransi, dan menjungjung tinggi nilai-nilai kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia.