Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan APBDesa
DOI:
https://doi.org/10.37304/ej.v2i2.3003Keywords:
Accountability, Transparency, Community ParticipationAbstract
The village is a social institution that has a very important position and has very close direct interactions with the community. The village is an autonomous institution with its own traditions, customs and laws that are deeply rooted and relatively independent from interference from powers outside the institution. This research has its own reasons for choosing the APBDesa program for this interest because the APBDesa has major implications for the development of a region. The method used in this research is quantitative method. The type of data used in this research is quantitative data, namely, data in the form of numbers and questionnaire assistance to obtain answers to the research objectives. The population in this study was the village government of Tewang Karangan totaling 36 people and the population based on the KK of 489 people. The sample is part of the number and characteristics possessed by the population with the sampling technique using purposive sampling. The analytical tool used is multiple linear analysis using the SPSS 25 program
Downloads
References
Adisasmita, 2013:28 Konsep tentang Akuntabilitas dan Implementasinya di Indonesia, Jakarta.
Arifiyanto, D.F dan Kurrohman, T, 2014. Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jember. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Volume 12 Nomor 2, Januari 2013: 94-103
Abdul Hamin, 2008:96. Tentang PAD penerimaan daerah dan sumber asli daerah. Jakarta.
Arikunto, S. 2012. Manajemen penelitian, Jakarta: Rineka Cipta.
Bambang, 2011:22. Peluang Pengembangan Partisipasi Masyarakat melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa, Pengalaman Enam Kabupaten. Makalah disampaikan pada Pertemuan Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) di Lombok Barat 27-29 Januari 2005.
Dika Wahyuni, 2016. Jurnal Skripsi. Tentang Pengaruh Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di kabupaten Serang Banten.
Dwiyanto, Agus. 2015. Reformasi Birokasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Diantoro Kusumo, 2013. Skripsi Pull. Tentang transparansi keterbukaan pemerintah desa, Universitas Bandung.
Ellwood, 2016. dalam Mahsun, 2009. Tentang Akuntablitas Pelaksanaan Pertanggungjawaban Kewajiban. Jakarta.
Elgia Astuty, 2014. Jurnal Skripsi. Tentang Pegaruh akuntabilitas, transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap pemerintah desa dalam pengelolaan APBDesa Untuk pembangunan desa.Surakarta.
Fanida, Eva Hany dan Elgia Astuti, 2012. Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Study pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.
Gozhali, 2016. Alat Uji determinasi Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta
Goilford. 2013. Alat Uji Analisis Penelitian.Jakarta: Rineka Cipta.
Heru Rochmansjah dan Chabib Soleh, 2015:03. Skripsi. Tentang perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa.
Hari Sabarno, 2011;10. Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Desentralisasi, Demokratisasi, Akuntabilitas Pemerintah Daerah). Jakarta: LIPI Press.
Halim, Abdul dan Muhamad, Ikbal. 2012:83. Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
Harjono Hery, 2016. Transparansi Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur”, eJurnal Ilmu Pemerintahan
Iqsan, 2016. Desa sebagai kawasan otonom dalam Pengelolaan Keuangan Desa, Jakarta: LIPI Press.
Kurnia, 2016. Jurnal Skripsi. Tentang pengelolaan keuangan desa dalam pembangunan desa.
Kamendagri, No. 29 Tahun 2002. Tentang pedoman pengurusan dan pengawaasan keuangan desa.
Adisasmita, 2013:28 Konsep tentang Akuntabilitas dan Implementasinya di Indonesia, Jakarta.
Arifiyanto, D.F dan Kurrohman, T, 2014. Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jember. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Volume 12 Nomor 2, Januari 2013: 94-103
Abdul Hamin, 2008:96. Tentang PAD penerimaan daerah dan sumber asli daerah. Jakarta.
Arikunto, S. 2012. Manajemen penelitian, Jakarta: Rineka Cipta.
Bambang, 2011:22. Peluang Pengembangan Partisipasi Masyarakat melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa, Pengalaman Enam Kabupaten. Makalah disampaikan pada Pertemuan Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) di Lombok Barat 27-29 Januari 2005.
Dika Wahyuni, 2016. Jurnal Skripsi. Tentang Pengaruh Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di kabupaten Serang Banten.
Dwiyanto, Agus. 2015. Reformasi Birokasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Diantoro Kusumo, 2013. Skripsi Pull. Tentang transparansi keterbukaan pemerintah desa, Universitas Bandung.
Ellwood, 2016. dalam Mahsun, 2009. Tentang Akuntablitas Pelaksanaan Pertanggungjawaban Kewajiban. Jakarta.
Elgia Astuty, 2014. Jurnal Skripsi. Tentang Pegaruh akuntabilitas, transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap pemerintah desa dalam pengelolaan APBDesa Untuk pembangunan desa.Surakarta.
Fanida, Eva Hany dan Elgia Astuti, 2012. Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Study pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.
Gozhali, 2016. Alat Uji determinasi Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta
Goilford. 2013. Alat Uji Analisis Penelitian.Jakarta: Rineka Cipta.
Heru Rochmansjah dan Chabib Soleh, 2015:03. Skripsi. Tentang perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa.
Hari Sabarno, 2011;10. Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Desentralisasi, Demokratisasi, Akuntabilitas Pemerintah Daerah). Jakarta: LIPI Press.
Halim, Abdul dan Muhamad, Ikbal. 2012:83. Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
Harjono Hery, 2016. Transparansi Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur”, eJurnal Ilmu Pemerintahan
Iqsan, 2016. Desa sebagai kawasan otonom dalam Pengelolaan Keuangan Desa, Jakarta: LIPI Press.
Kurnia, 2016. Jurnal Skripsi. Tentang pengelolaan keuangan desa dalam pembangunan desa.
Kamendagri, No. 29 Tahun 2002. Tentang pedoman pengurusan dan pengawaasan keuangan desa.
Linda Lestari, 2015. Jurnal. Skripsi. Tentang pengaruh akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban APBDesa.
Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia, 2015 dalam Subroto, 2011. Akuntabilitas kewajiban memberikan pertanggungjawaban. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen. YKPN: Jakarta.
Lalolo, 2011:17 Tentang Akuntabilitas Finansial Perdesaan. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu akuntansi Desa.
Mardiasmo, 2015.46. Tentang akuntabilitas kewajiban. Jakarta: Andy.
Moleong, Lexy J. 2014. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
Mardiasmo, 2013. Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.
Mardiasmo, 2010:24. Tentang penetapan otonomi daerah dalam MPR No. XV/MPR/1998.
Mahsun, 2008:46. Tentang anggaran APBDesa dalam pengeluaran dan penerimaan desa.
Muhamad Iqbal, 2015 dalam Abdul Halim 2015:83. Jurnal Skripsi. Akuntabilitas dalam memberikan pertanggungjawaban kinerja organisasi.
Mohamad Iqbal, 2015:84. Dimensi Akuntabilitas dalam suatu organisasi pertanggungjawaban.Bandung
Mardiasmo, 2017. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. www. kajianpustaka. com
Mardiasmo, 2014. Transaparansi sebagai bahan validasi premis pembangunan desa. www. Kajianpustaka. com
Nurdiawan, 2011. Tentang PADesa dalam penyajian informasi keuangan.
Nurcholis, Hanif, 2011. Pertumbuhan & penyelenggaraan pemerintahan desa. Jakarta : Erlangga.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Kader Pemberdayaan Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri).. No. 13 Tahun 2006. Tentang Pengelolaan keuangan Desa
Paul H Landis. 2014:12. Tentang Kelompok belanja transfer dalam pengeluaran dana desa,
Priyatno Dwi, 2012. Metode Uji Penelitian. LP3ES. Jakarta. 2012:137-139
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri). No. 113 Tahun 2014. Pasal 1 ayat 6. Tentang Pengukuran keuangan desa.
Peraturan Menteri dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang pngelolaan keuangan desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri), No.113 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Menteri Desa, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 Nomor 5 Tahun 2015
Rasul, Syahrudin, 2014;11. Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran. Jakarta: Detail Rekod.
Sulistiani dalam Subroto, 2011. Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaran Pemerintahan. Jakarta.
Sintia Ayu, 2012. Skripsi Pull. Tentang transparansi sebagai fasilitas penyebaran informasi dalam kegiatan melayani. Bandung.
Soetardjo, 2015. Tentang Administerasi posisi desa dalam kewenangan keberagamaan. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono, 2017:8. Metode Penelitian Kombinasi. Bandung: Alfabeta.
Solekhan, 2012:15. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas. Malang: Setara Press.
Sri Lestari, 2016. Angket Koesioner Penelitian Kuantitatif. Jakarta
Sebastian Yuda, 2016. Jurnal Skripsi. Tentang pengaruh prisnsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDesa Di desa Karangrejo.
Sumpeno, 2011:222. Perencanaan Desa Terpadu. Banda Aceh: Read.
Sugeng Praptoyo, 2015. Kemitraan dan model-model pemberdayaan. Yogyakarta: Gava Media.
Swith, Max George, 2010. Principals and Agents: An explanatory model of public budgeting. Journal of Public Budgeting and Financial Management (Fall): 325-353.
Solekhan, M. 2012. Penyelenggaraan pemerintahan desa berbasispartisipasi masyarakat dalam membangun mekanisme akuntabilitas.Malang: Setara Press.
Syachbrani, 2014 Pengertian tentang Desa dan pemahaman desa. Jakarta. Salemba Empat.
Sugiyono, 2012:116. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Syarudin Rasul, 2002:11. Dimensi Akuntabilitas. Jakarta. Salemba Empat.
Subroto, 2011, dalam Sulistiani, 2011, transparansi dan akuntabilitas sebagai kunci penyelenggaraan pemerintahan. Jakarta.
Thomas, 2013:12. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya MeningkatkanPembangunan di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Dipublikasikan. Skripsi. Program S1 Pemerintah Integratif.Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Mulawarman.
Teguh Kurniawan, 2011 dalam Lalolo, 2011:17. Akuntabilitas financial. Jakarta.
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa.
Undang-undang N0, 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah daerah.
Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Pengembangan keuangan pemerintah pusat dan daerah.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Virgie, Dkk. 2013:97. Tentang pengelolaan keuangan desa dalam kebijakan desa. LIPI. Press.
Wahyudin, 2015:130. Metodologi Penelitian Bisnis dan Pendidikan. Semarang: Unnes Press. Edisi 1
Zyen, Elvira, 2011. Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan. Trikonomika, 10 (1): 52-62
