PEMBERDAYAAN PERTANIAN LOKAL DALAM MENOPANG KEBERHASILAN PROGRAM FOOD ESTATE DI KALIMANTAN TENGAH

Abstract

Pembangunan Food estate di Kalimantan Tengah akan dilakukan dengan intensifikasi lahan pertanian yang sudah ada dengan cara meningkatkan indeks pertanaman. Pengagendaan ketahanan pangan tergantung keberadaan isu yang memang mengancam, keinginan politik aktor dalam sekuritisasi, bayangan keuntungan masa depan yang akan didapat, juga jejaring lokal dan nasional yang dibangun untuk mendukung proses tersebut, dan faktor yang memperlemahnya adalah kondisi politik yang kerap berubah. Terdapat disjungsi antara kebijakan terkait keamanan pangan dan bentuk-bentuk kemiskinan pangan yang dialami, dan menimbulkan keraguan atas konsistensi internal kebijakan. Akibat implementasi yang belum matang, capaian keberhasilan program MIFEE sebelumnya masih relatif lambat. Telah diidentifikasi sejumlah masalah dalam meningkatkan produksi beras, seperti penguasaan lahan, kesesuaian lahan, sistem air, infrastruktur, aksesibilitas faktor produksi, kelembagaan, dan kapasitas sumber daya manusia. Proyek modernisasi pertanian dalam skala luas di Merauke dan Bulungan bukanlah usaha menjaga ketahanan pangan, melainkan semata ekspansi agribisnis dalam skala luas. Solusi yang ditawarkan adalah bahwa pelaku utama pembangunan Food estate ini terutama adalah para petani setempat. Kewajiban pemerintah adalah membantu mereka dengan menciptakan iklim, di mana para pelaku pembangunan ini bersedia dan mampu melakukan pembangunan Food estate yang sukses sebagaimana yang diharapkan. Setiap petani mempunyai kebebasan memilih, jenis pembangunan Food Estate apa yang akan mereka lakukan, bagaimana caranya, dan bilamana pembangunan itu akan dilakukan, untuk apa hasilnya nanti akan digunakan, dan sebagainya. Pemerintah hanya mengarahkan hak pilih petani dengan mengatur keadaan yang ada di sekitar petani.

Food estate development in Central Kalimantan will be carried out by intensifying existing agricultural land by increasing the cropping index. The agenda for food security depends on the existence of a threatening issue, the political will of the actors in securitization, the image of future benefits that will be obtained, as well as local and national networks that are built to support this process, and the factor that weakens it is the changing political conditions. There is a disjunction between policies related to food security and the forms of food poverty experienced, and raises doubts over the internal consistency of the policy. Due to the immature implementation of the MIFEE program, the achievements of the previous MIFEE program were relatively slow. A number of problems have been identified in increasing rice production, such as land tenure, land suitability, water systems, infrastructure, accessibility of production factors, institutions, and human resource capacity. The large scale agricultural modernization project in Merauke and Bulungan is not an effort to maintain food security, but merely an expansion of agribusiness on a large scale. The solution offered is that the main actors in the development of this food estate are mainly local farmers. The government's obligation is to help them by creating a climate in which these development actors are willing and able to carry out successful Food estate developments as expected. Every farmer has the freedom to choose, what type of Food Estate development they will do, how, and when the construction will be carried out, what the results will be used for, and so on. The government only directs farmers' suffrage rights by regulating the existing conditions around the farmers.