Analisis Yuridis Normatif Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Penolakan Rupiah Emisi Lama yang Masih Berlaku dalam Transaksi Tunai

Abstrak

Rupiah emisi lama yang masih dinyatakan berlaku oleh otoritas moneter tetap memiliki legitimasi hukum dalam setiap transaksi tunai di Indonesia, termasuk dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam praktiknya, masih ditemukan tindakan penolakan terhadap uang tersebut, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta merugikan konsumen sebagai pihak yang telah memenuhi kewajiban pembayaran. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan hukum mata uang, tetapi menyentuh aspek perlindungan konsumen yang menuntut adanya perlakuan adil dalam kegiatan transaksi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum konsumen terhadap praktik penolakan Rupiah emisi lama yang masih berlaku dalam transaksi tunai. Metodologi ini berlandaskan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan untuk menelaah konstruksi hukum mengenai kewajiban penggunaan Rupiah, serta tanggung jawab pelaku usaha dalam memenuhi hak konsumen. Penelitian ini mengintegrasikan hukum mata uang dengan perlindungan konsumen untuk menganalisis penolakan Rupiah emisi lama yang masih berlaku, sehingga memberikan perspektif yang komprehensif daripada penelitian sebelumnya. Penelitian ini menegaskan bahwa penolakan terhadap Rupiah emisi lama melangggar kewajiban penerimaan Rupiah sesuai dengan Pasal 23 juncto Pasal 33 ayat (2) UU Mata Uang, sekaligus melanggar hak konsumen terhadap pelaku usaha sesuai dengan Pasal 7 huruf c UU PK. Dengan menetapkan kewajiban penerimaan Rupiah emisi lama yang masih berlaku, penelitian ini memberikan kebaruan bahwa landasan kokoh untuk menegakkan kepatuhan pelaku usaha, sehingga menjaga kepastian hukum dalam transaksi tunai. Oleh karena itu, praktik penolakan Rupiah emisi lama tidak sejalan dengan kewajiban penggunaan mata uang nasional sekaligus bertentangan dengan perlindungan konsumen dalam sistem hukum Indonesia.