DILEMATISASI REGULASI KUOTA CPNS 2024 DI PAPUA ANTARA PEMENUHAN ATAU PENGABAIAN HAK PENDUDUK DALAM KURSI PEMERINTAHAN

Penulis

  • Saiful Universitas Werisar
  • Nur Laely Universitas Werisar
  • Abdulatip Banda Universitas Werisar

DOI:

https://doi.org/10.37304/paris.v5i1.19323

Kata Kunci:

Dilematisasi, Regulasi, Kuota, CPNS, Papua

Abstrak

Masalah penjatahan Kuota CPNS 2024 sebesar 80% bagi OAP dan 20% bagi non-OAP diwarnai dengan berbagai macam kontroversi mewarnasi perjalanan rekruitmen ini, dimulai dengan aksi demonstrasi dari masing-masing golongan penduduk yang sama-sama ingin menuntut adanya penambahan kuota CPNS. Tujuan dari penulisan ini yaitu mendeskripsikan dan menganalisis regulasi kuota sebesar 80% bagi OAP pada rekruitmen CPNS 2024 di wilayah Papua. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan studi pustaka, maka proses analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis, diawali dengan melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber informasi (data collection), kemudian data yang dikumpulkan disajikan (data display), langkah selanjutnya adalah melakukan analisis dan pembahasan dengan memilah-milah informasi yang pokok dan sejalan dengan topik pembahasan (data reduction), kemudian diakhiri dengan penarikan kesimpulan (Conclusions). Hasil penelitian menunjukkan pemberian kuota yang sangat besar hingga mencapai 80% adalah sebagai solusi untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Papua yang masih cukup tertinggal dibandingkan para penduduk pendatang atau non-OAP. Mengingat fakta bahwa kemajuan di wilayah Papua juga salah satunya dipengaruhi oleh pemikiran dan kehadiran dari para pendatang dengan bekal keahlian yang dibawanya. Berbagai macam tindak power sharing juga aktif dilakukan melalui proses rekruitmen Kepala Daerah. Sehingga, keadilan bagi masyarakat Papua tetap menjadi prioritas dalam Pembangunan wilayah Papua.

Kata Kunci: Dilematisasi, Regulasi, Kuota, CPNS, Papua

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

Referensi

A. H. Maslow. (1943). A Theory of Human Motivation. Originally Published in. Psychological Review, 50, 370-396

A. H. Maslow, (1954) Motivation and Personality. New York: Harper & Row

A. H. Maslow. (1994). Motivasi dan Kepribadian (Teori Motivasi dengan Pendekatan hierarki Kebutuhan Manusia). Jakarta: PT PBP

Anderson, B. (2015). Papua's insecurity: state failure in the Indonesian periphery. Honolulu, HI: East-West Center.

Anne, Phillips. (1998). The Politics of Presence. New York: Oxford University Press Inc

Aruma, E.O. (2016). Human Resource Development from the Perspective of Adult Education. IJCEDS, Vol. 3 Issue No 1

Aruma, E.O & Hanachor, Melvins Enwuvesi (2017). Abraham Maslow’s Hierarchy Of Needs And Assessment Of Needs In Community Development. International Journal of Development and Economic Sustainability, Vol.5, No.7, pp.15-27

Brusis, (2015). The European Union and Interethnic Power-Sharing Arrangements in Accession Countries. Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe, 2015, Vol. 14, No. 4

Carvalho, Alexandre de Sousa (2016). "Power-sharing: concepts, debates and gaps". JANUS.NET. e-journal of International Relations, vol. 7, no. 1

Dutil, P, (2021). What Do People Want From Politics? Rediscovering And Repurposing The Maslow Hierarchy To Teach Political Needs. Journal of Political Science Education, 18(1): 138–149

Fassler- Karen Watkins, Mendez, Alfonzo, & Rojas, Mariano, (2023). The Hierarchy Of Needs Empirical Examination Of Maslow’s Theory And Lessons For Development. World Development Journal, Volume 165, May 2023, 106185

Graziadei, S. (2016). Power Sharing Courts. Contemporary Southeastern Europe, Vol. 3, Issue 1

Griffin. (2009). Customer Loyalty, Menumbuhkan dan Mempertahankan Kesetiaan Pelanggan. Edisi Revisi, Jakarta: Erlangga

Hasrullah. (2019). Dendam Konflik Poso (Cover Baru 2019). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Kennedy, R, & Pierson, C, (2016). Challenging Identity Hierarchies: Consociational Power-Sharing and Gendered Political Representation. British Journal of Politics and International Relations, 2016, Vol. 18, Issue 3

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 350 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Diwilayah Papua Tahun Anggaran 2024

Kustanti, Cecilya. (2016). Teori Kebutuhan Dasar Abraham Maslow, melalui http://eprints.stikesnotokusumo.ac.id/525/16/Kebutuhan%20Dasar%20Abraham%20Maslow.pdf, tanggal 17 Januari 2025

Miles,M.B, Huberman,A.M, & Saldana,J. 2014, Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook, Edition 3. USA : Sage Publications.

Muazaroh, Siti dan Subaidi. 2019. Kebutuhan Manusia Dalam Pemikiran Abraham Maslow (Tinjauan Maqasid Syariah). Al-Mazahib, Volume 7, Nomor 1

Omodan, Bunmi Isaiah (2022). Analysis Of ‘Hierarchy Of Needs’ As A Strategy To Enhance Academics Retention In South African Universities. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 11(3)

Omodan, Bunmi Isaiah & Abejide, Samuel O, (2022) . Reconstructing Abraham Maslow’s Hierarchy Of Needs Towards Inclusive Infrastructure Development Needs Assessment. Journal of Infrastructure, Policy and Development. Volume 6 Issue 2

Pencaker OAP Demo Minta Kuota CPNS 100%, Pj Gubernur : Kita Kerja Sesuai Regulasi 80%-20%, diakses melalui https://teropongnews.com/2024/04/pencaker-oap-demo-minta-kuota-cpns-100-pj-gubernur-kita-kerja-sesuai-regulasi-80-20/#google_vignette, tanggal 06 Desember 2024.

Ratusan Pencaker di Puncak, Tuntut Quota CPNS 2024 Semuanya untuk OAP, diakses melalui https://papuainside.id/ratusan-pencaker-di-puncak-tuntut-quota-cpns-2024-semuanya-untuk-oap/ , tanggal 05 Desember 2024

S. Vandeginste. (2017). Power-Sharing in Burundi: An Enduring Miracle in: Power-Sharing: Empirical and Normative Challenges. A. McCulloch, J. McGarry (eds.), Routledge, London 2017, p. 169

Trzcięski, Krzysztof, (2016). The Consociational Addition to Indonesia’s Centripetalism as a Tactic of the Central Authorities: The Case of Papua. Hemispheres: Studies on Cultures and Societies, Vol. 31, No. 4

Trzcięski, Krzysztof, (2017). Hybrid Power-Sharing in Indonesia. Polish Political Science Yearbook, 2017, Vol. 46, Issue 1

Trzcinski, Krzysztof. (2018). What is Power Sharing? Consociationalism, Centripetalism, and Hybrid Power Sharing. Studia Polityczne, 9-30

UU Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Valliani, K (2021). Improving Palliative Care With Maslow’s Hierarchy Of Needs. British Journal of Cardiac Nursing, 16(10)

W. Cross, (2018). Understanding Power-Sharing within Political Parties: Stratarchy as Mutual Interdependence between the Party in the Centre and the Party on the Ground. Government and Opposition, 2018, Vol. 53, Issue 2, pp. 205-230.

Unduhan

Diterbitkan

10-02-2025

Cara Mengutip

Saiful, Laely, N., & Banda, A. (2025). DILEMATISASI REGULASI KUOTA CPNS 2024 DI PAPUA ANTARA PEMENUHAN ATAU PENGABAIAN HAK PENDUDUK DALAM KURSI PEMERINTAHAN. Jurnal Paris Langkis, 5(1), 377–388. https://doi.org/10.37304/paris.v5i1.19323
Abstrak viewed = 0 times